Ratusan Konten Pemerintah Terbit, Interaksi Publik Rendah: Ini Akar Masalahnya

SURABAYA, iNewsSurabaya.id - Minimnya interaksi publik terhadap konten media sosial pemerintah daerah menjadi perhatian mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Surabaya yang magang di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai Barat. Pengalaman selama magang mengungkap bahwa membangun kepercayaan publik bukan sekadar menyebarkan informasi, tetapi bagaimana informasi dikomunikasikan secara partisipatif.

Berdinus Xanana D Jogo, mahasiswa Program Studi Ilmu Komunikasi Untag Surabaya, menjalankan magang di Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Manggarai Barat. Ia ditempatkan di Bidang Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) untuk meliput kegiatan pemerintahan daerah dan menulis berita yang diunggah ke situs web serta media sosial InfoMabar.

Baca Juga

Pranata Humas Indonesia Bukukan 111 Artikel

Selama magang, Berdinus mengamati fenomena rendahnya partisipasi publik terhadap konten pemerintah. Jumlah like, komentar, dan share di media sosial pemerintah relatif minim, meskipun informasi rutin diunggah setiap hari.

"Di era media digital, ukuran partisipasi publik sering diukur dari interaksi di media sosial. Namun, konten pemerintah justru minim respons," ungkap Berdinus.

Ia menilai, komunikasi pemerintah masih bersifat satu arah dan belum cukup menarik perhatian masyarakat. Pola komunikasi yang birokratis dinilai menjadi hambatan dalam membangun dialog dengan publik.

Foto: Berdinus

Menurut Berdinus, komunikasi publik yang efektif bukan hanya soal seberapa sering pemerintah menyampaikan informasi, tetapi seberapa baik pemerintah mendengarkan dan melibatkan masyarakat. Kepercayaan publik, lanjutnya, tumbuh ketika masyarakat merasa dilibatkan, bukan sekadar diberi tahu.

"Kredibilitas pemerintah dibangun dari konsistensi menyampaikan informasi yang benar, tepat waktu, dan mudah dipahami," katanya.

Pengalaman magang ini membuka wawasan Berdinus bahwa profesi penulis berita di instansi publik memiliki peran strategis dalam membentuk citra dan hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Menulis untuk publik, menurutnya, berarti menulis dengan tanggung jawab sosial untuk menjaga transparansi dan menumbuhkan partisipasi masyarakat.

Tantangan utama yang dihadapi Dinas Kominfo Manggarai Barat adalah mengubah pola komunikasi birokratis menjadi lebih partisipatif dan interaktif. Tanpa keterlibatan masyarakat, pesan pemerintah hanya akan menjadi arsip digital yang tidak berdampak.

Penulis: Berdinus Xanana D Jogo (Mahasiswa Ilmu Komunikasi Untag Surabaya)

Editor : Arif Ardliyanto