Tak Sekadar Non-Tunai, Inklusi Keuangan Digital Jadi Penopang UMKM Nganjuk Lebih Aman

NGANJUK, iNewsSurabaya.id – Di balik etalase kecil warung dan lapak UMKM di Kabupaten Nganjuk, perubahan besar tengah berlangsung. Digitalisasi tak lagi sekadar pilihan, tetapi kebutuhan. Hal inilah yang menjadi sorotan utama Anggota DPR RI Sadarestuwati saat menggelar sosialisasi inklusi keuangan bagi pelaku UMKM di salah satu hotel di Nganjuk.

Puluhan pelaku usaha mikro hadir, sebagian di antaranya mengaku baru pertama kali mendapatkan pemahaman langsung tentang layanan keuangan digital. Bagi mereka, transaksi non-tunai bukan hanya soal tren, melainkan solusi atas berbagai persoalan sehari-hari.

Baca Juga

Pembayaran Bus Trans Jatim Lamongan - Paciran Kini Bisa Non Tunai

“Inklusi keuangan ini penting karena pelaku UMKM adalah pengguna langsung sistem digital. Mulai dari mengatur keuangan harian, membayar tagihan, sampai mengelola usaha, semuanya jadi lebih mudah,” ujar Sadarestuwati di hadapan peserta.

Menurut politisi yang akrab disapa Mbak Estu ini, kemajuan teknologi harus dibarengi dengan pemahaman yang baik. Pasalnya, masih banyak pelaku UMKM yang memiliki ponsel pintar, tetapi belum sepenuhnya mengakses layanan keuangan formal.

“Inklusi keuangan itu tentang keadilan akses. Semua orang, termasuk pedagang kecil dan pebisnis di pelosok, berhak mendapatkan layanan keuangan yang aman, terjangkau, dan mudah digunakan,” jelasnya.

Baca Juga

Arus Balik, Pertamina Imbau Pemudik Bayar Non Tunai Pangkas Antrian di SPBU

Sadarestuwati menyoroti fakta bahwa masih ada masyarakat yang kesulitan mengakses bank karena jarak tempuh yang jauh. Kondisi ini membuat sebagian pelaku usaha terpaksa menggunakan sistem keuangan informal yang berisiko.

“Tujuan digitalisasi ini agar masyarakat tidak perlu lagi menempuh jarak jauh ke bank. Layanan keuangan harus hadir lebih dekat, aman, dan efisien,” tambahnya.

Selain mempermudah transaksi, penggunaan sistem keuangan digital juga dinilai mampu menekan risiko peredaran uang palsu yang kerap menyasar pelaku UMKM. Dengan berkurangnya transaksi tunai, potensi kerugian pun bisa diminimalisir.

Baca Juga

Ingat! Ada Aturan Baru, Pembayaran RusunSurabaya Sekarang Pakai Cashles

“Sekarang ini marak uang palsu, dan UMKM sering jadi sasaran. Transaksi digital bisa menjadi solusi karena keamanannya lebih tinggi,” tegasnya.

Meski demikian, Sadarestuwati mengingatkan bahwa digitalisasi juga memiliki tantangan. Kurangnya kewaspadaan dalam bertransaksi bisa membuka celah kejahatan siber, termasuk penipuan menggunakan QRIS palsu.

“Sudah banyak kasus QRIS di toko diganti dengan milik pelaku kejahatan. Jadi, pelaku UMKM harus tetap waspada dan memahami cara transaksi yang aman,” pesannya.

Sebagai langkah antisipasi, ia mendorong perbankan untuk memberikan alat EDC resmi kepada para pedagang. Dengan begitu, QRIS yang digunakan dapat dipastikan keamanannya dan meminimalkan risiko penipuan.

“Kalau QRIS keluar dari alat EDC resmi, keamanannya lebih terjamin,” lanjutnya.

Menutup kegiatan tersebut, Sadarestuwati menegaskan bahwa kemajuan zaman tidak boleh meninggalkan masyarakat kecil. Pemerintah dan perbankan, kata dia, harus hadir bersama memastikan akses keuangan formal bisa dirasakan hingga pelosok desa.

“Kesejahteraan bukan hanya untuk masyarakat perkotaan. UMKM di daerah juga harus merasakan kemudahan dan perlindungan dalam mengakses layanan keuangan,” pungkasnya.

Editor : Arif Ardliyanto