Kesehatan hingga Pendidikan Jadi Fokus PKB DPRD Jatim di Tahun 2026, Ini Alasannya

SURABAYA, iNewsSurabaya.id – Memasuki awal tahun 2026, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Jawa Timur langsung memasang target besar. Mereka menegaskan komitmen untuk mengawal arah kebijakan anggaran pemerintah daerah agar benar-benar berpihak pada rakyat kecil, terutama melalui program pemberdayaan masyarakat sebagai upaya nyata menekan angka kemiskinan.

Ketua Fraksi PKB DPRD Jawa Timur, Fauzan Fuadi, menyebut bahwa kemiskinan tidak bisa diselesaikan dengan kebijakan seremonial. Menurutnya, anggaran daerah harus menyentuh persoalan paling mendasar yang dihadapi warga sehari-hari.

“Resolusi Fraksi PKB di tahun 2026 adalah memastikan anggaran daerah diarahkan secara konsisten pada pemberdayaan masyarakat. Tujuannya jelas, menekan kemiskinan sekaligus meningkatkan kualitas hidup warga Jawa Timur,” ujar Fauzan, Selasa (1/1/2026).

Fauzan menjelaskan, Fraksi PKB menaruh perhatian besar pada tiga sektor krusial yang dinilai langsung berdampak pada kesejahteraan masyarakat, yakni kesehatan, pendidikan, dan lingkungan hidup.

Di sektor kesehatan, Fraksi PKB mendorong penguatan layanan yang merata dan mudah diakses, terutama bagi masyarakat kurang mampu. Akses layanan kesehatan yang cepat dan terjangkau dinilai menjadi kunci agar warga bisa tetap produktif dan terhindar dari beban biaya yang mencekik.

Sementara di bidang pendidikan, PKB menilai pemerataan akses dan peningkatan kualitas menjadi investasi jangka panjang untuk memutus mata rantai kemiskinan.

“Kesehatan dan pendidikan adalah kebutuhan dasar. Jawa Timur akan maju jika warganya sehat dan mendapatkan pendidikan yang layak dan merata,” tegas Fauzan yang juga menjabat Ketua DPC PKB Bojonegoro.

Belajar dari Bencana, PKB Soroti Isu Lingkungan

Tak hanya soal ekonomi dan sosial, Fraksi PKB juga menaruh perhatian serius pada persoalan lingkungan dan ekologi. Fauzan mengingatkan bahwa sepanjang tahun 2025, Jawa Timur berkali-kali dilanda bencana alam, mulai dari banjir hingga longsor, yang sebagian besar dipicu menurunnya kepedulian terhadap lingkungan.

Menurutnya, pembangunan ekonomi tidak boleh mengorbankan keseimbangan alam. Karena itu, Fraksi PKB berkomitmen mengawal kebijakan pemerintah daerah agar pembangunan berjalan seiring dengan pelestarian lingkungan.

Komitmen tersebut, kata Fauzan, sejalan dengan arahan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar serta hasil Musyawarah Wilayah (Muswil) DPW PKB Jawa Timur.

“Bencana alam harus menjadi pelajaran bersama. Pencegahan ke depan harus dimulai dari kepedulian lingkungan dan penguatan kebijakan berbasis ekologi. PKB serius menjalankan komitmennya sebagai partai hijau,” tandasnya.

Dengan resolusi tersebut, Fraksi PKB DPRD Jawa Timur berharap tahun 2026 menjadi momentum perbaikan nyata, di mana kebijakan anggaran tak hanya tertulis di atas kertas, tetapi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat hingga lapisan paling bawah.

Editor : Arif Ardliyanto