Wacana Pilkada Tidak Langsung Dinilai Efisien dan Minim Polarisasi

​SURABAYA, iNewsSurabaya.id - Wacana perubahan desain Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dari mekanisme langsung menjadi tidak langsung (melalui DPRD) mendapat sorotan dari sejumlah akademisi di Jawa Timur. 

Dalam diskusi bertajuk “Ke Mana Arah Pilkada: Membaca Ulang Desain Demokrasi Lokal” di Surabaya, Sabtu (31/1/2026), para pakar membeberkan sejumlah dampak positif yang bisa dipetik dari perubahan sistem tersebut.

Baca Juga

Study Banding BEM UNESA dan BEM Telkom University, Ini Hasilnya

​Pakar Komunikasi Politik Universitas Trunojoyo Madura (UTM), Surokim Abdussalam, menyoroti aspek efisiensi anggaran sebagai keuntungan yang paling nyata. Menurutnya, biaya logistik hingga pengawasan pada Pilkada langsung sangat membebani APBN/APBD tanpa jaminan kualitas kepemimpinan yang sebanding.

​“Pilkada tidak langsung jauh lebih efisien. Biaya pencetakan surat suara, distribusi ke daerah terpencil, hingga pengawasan di ribuan TPS (tempat pemungutan suara) bisa ditekan secara signifikan karena pemilihnya hanya puluhan hingga ratusan anggota DPRD,” ujar Surokim.

​Selain itu, Surokim melihat sistem ini sebagai momentum penguatan partai politik. “Proses kaderisasi akan berjalan lebih serius karena partai menjadi pintu utama. Namun, saya menyarankan opsi ini hanya diterapkan pada tingkat pemilihan Gubernur,” tambahnya.

Baca Juga

Kang Irwan: Kader PKS Solid Menangkan Khofifah-Emil, Bambang-Gus Baqir dan Mas Iin-Abah Edy

​Dari perspektif sosiologi, dosen Universitas Negeri Surabaya (Unesa), Moch. Mubarok Muharam, menilai sistem tidak langsung efektif untuk menekan polarisasi di tingkat akar rumput. Ia tidak menampik bahwa Pilkada langsung memberi ruang partisipasi luas, namun risikonya adalah pembelahan sosial yang tajam.

​“Pilkada langsung seringkali menyisakan konflik horizontal di tingkat bawah yang sulit pulih dalam waktu singkat. Dengan sistem perwakilan, potensi gesekan fisik dan sosial di masyarakat bisa diminimalisir,” ungkap Mubarok.

​Mubarok juga menambahkan adanya dimensi akuntabilitas baru. Jika kepala daerah dipilih DPRD, maka para legislatif memiliki tanggung jawab moral dan politik secara langsung kepada rakyat atas kinerja pemimpin yang mereka pilih.

Baca Juga

Baktiono Ajak Masyarakat Bersatu, Wujudkan Pendidikan Gratis di Era Kepemimpinan Baru

​Pakar Kebijakan Publik Universitas Airlangga (Unair), Prof. Falih Suaedi, memberikan pandangan lebih makro dengan mengaitkan demokrasi dengan kapasitas ekonomi negara. Ia merujuk pada model Korea Selatan di mana stabilitas demokrasi sangat bergantung pada tingkat pendapatan per kapita masyarakatnya.

​“Demokrasi membutuhkan fondasi ekonomi agar tidak mudah dibajak oleh kepentingan sempit. Tantangan kita bukan sekadar memilih sistem langsung atau tidak langsung, melainkan bagaimana sistem tersebut mampu menghasilkan kebijakan publik yang rasional dan berpihak pada rakyat,” tegas Prof. Falih.

​

Editor : Arif Ardliyanto