Yenny Wahid dan Konjen RRT Ajak Rawat Keberagaman Lewat Dialog
SURABAYA, iNewsSurabaya.id – Momentum berdekatan antara perayaan Imlek, Ramadan, dan masa Prapaskah dimaknai sebagai ruang refleksi untuk memperkuat persatuan dalam keberagaman.
Hal itu mengemuka dalam diskusi bertajuk “Imlek & Ramadan: Belajar dari Dua Peradaban” yang digelar di Dian Auditorium Universitas Ciputra Surabaya.
Diskusi tersebut menghadirkan Direktur Wahid Foundation, Yenny Wahid, serta Konsul Jenderal Republik Rakyat Tiongkok (RRT) di Surabaya, Ye Su.
Kegiatan ini juga dinilai sebagai bentuk apresiasi terhadap sosok Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, yang dinilai berjasa membuka ruang pengakuan terhadap eksistensi kebudayaan Tionghoa di Indonesia.
Rektor Universitas Ciputra, Prof. Dr. Wirawan E.D. Radianto, menegaskan bahwa perbedaan bukanlah sekat, melainkan kekuatan yang harus dirawat melalui dialog dan saling pengertian.
“Diskusi ini menunjukkan bahwa perbedaan harus dipandang sebagai kekuatan. Dengan adanya pemahaman atas perbedaan, kita semua terdorong untuk lebih toleran satu sama lain,” ujarnya, Rabu (4/3/2026).
Menurutnya, keberagaman budaya dan agama di Indonesia membutuhkan ruang-ruang perjumpaan yang sehat agar tercipta kohesi sosial yang kuat.
Yenny Wahid menekankan bahwa sejak awal Indonesia dibangun di atas fondasi kebhinekaan yang dirumuskan dalam Pancasila oleh para pendiri bangsa, termasuk ayahnya.
“Pancasila mengikat berbagai latar belakang budaya, adat, suku, dan agama yang berbeda-beda di Indonesia,” tegas putri sulung Presiden RI ke-4 tersebut.
Ia menilai momentum berdekatan antara Imlek dan Ramadan menjadi pengingat bahwa harmoni tidak lahir secara otomatis, melainkan harus dijaga secara sadar.
“Keragaman budaya di Indonesia adalah sebuah harmoni. Kebhinekaan harus dijaga sehingga tidak ada lagi saudara kita yang terdiskriminasi,” ungkapnya.
Sementara itu, Ye Su dalam paparannya menekankan pentingnya stabilitas sosial dan pembangunan ekonomi sebagai fondasi kemajuan suatu bangsa. Ia juga menyoroti perlunya tata kelola yang transparan serta penegakan hukum yang konsisten sebagai bagian dari membangun kepercayaan publik.
Dalam kesempatan tersebut, Ye Su turut memaparkan penanganan tindak korupsi di Tiongkok melalui langkah penegakan hukum yang tegas.
Ia menyebutkan, sepanjang 2025, penindakan dilakukan terhadap 115 pejabat setingkat menteri ke atas, sekitar 5.000 pejabat tingkat kabupaten, serta ribuan kasus korupsi skala kecil yang terjadi di tengah masyarakat.
Editor : Arif Ardliyanto