Sekolah Rakyat Dikebut, Gus Ipul Targetkan Juli 2026 Sudah Beroperasi di 90 Titik

SURABAYA, iNewsSurabaya.id – Pemerintah terus mempercepat pembangunan program Sekolah Rakyat sebagai langkah konkret memperluas akses pendidikan bagi keluarga kurang mampu. Menteri Sosial Saifullah Yusuf turun langsung meninjau progres pembangunan di kawasan Kedung Cowek, Surabaya, Minggu (3/5/2026).

Dalam kunjungannya, Gus Ipul—sapaan akrabnya—memastikan pembangunan berjalan sesuai rencana. Ia optimistis sebagian besar proyek dapat dimanfaatkan mulai pertengahan tahun ini.

Baca Juga

Gus Ipul Targetkan Bangun 100 Sekolah Rakyat Permanen Tiap Tahun

“Alhamdulillah, saat ini ada 97 titik pembangunan gedung Sekolah Rakyat yang sedang dikerjakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum. Dari jumlah itu, sekitar 67 titik insyaallah selesai tepat waktu, sisanya bisa difungsikan,” ujarnya.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf meninjau pembangunan Sekolah Rakyat di Surabaya. Ditargetkan Juli 2026 beroperasi di lebih dari 90 titik sebagai solusi pendidikan keluarga miskin. Foto iNewsSurabaya.id/trisna

Ia menegaskan, pada Juli 2026 mendatang, lebih dari 90 titik Sekolah Rakyat di seluruh Indonesia ditargetkan sudah dapat digunakan. Jawa Timur menjadi salah satu daerah dengan jumlah pembangunan terbanyak, yakni mencapai 18 lokasi.

Program Sekolah Rakyat dirancang bukan sekadar sekolah biasa. Fasilitas yang disiapkan tergolong lengkap, mulai dari asrama, perpustakaan, laboratorium, UKS hingga sarana ekstrakurikuler. Setiap sekolah bahkan mampu menampung hingga 1.000 siswa dari jenjang SD, SMP, hingga SMA.

Baca Juga

26 Sekolah Rakyat di Jatim Telah Beroperasi, Layani 2.450 Siswa

“Ini adalah persembahan Bapak Presiden untuk keluarga kurang mampu. Harapannya, anak-anak yang belajar di sini bisa menjadi agen perubahan,” tegas Gus Ipul.

Berbeda dari sistem pendidikan konvensional, Sekolah Rakyat tidak membuka pendaftaran umum. Pemerintah justru melakukan pendekatan aktif dengan menjangkau langsung anak-anak yang tidak sekolah, putus sekolah, atau berisiko putus sekolah.

Program ini juga berdampak besar pada sektor ketenagakerjaan. Hingga kini, lebih dari 60.000 tenaga kerja terlibat dalam proses pembangunan di berbagai daerah.

Baca Juga

Khofifah Pamer Pertumbuhan Ekonomi, Investasi Tembus Rp147,3 Triliun

Ke depan, pemerintah menargetkan setiap kabupaten/kota memiliki minimal satu Sekolah Rakyat. Jika terealisasi hingga 500 gedung permanen, kapasitas yang tersedia diperkirakan mampu menampung lebih dari 500.000 siswa.

“Kalau ada 500 gedung permanen, maka bisa menampung lebih dari 500.000 siswa. Ini bagian dari strategi pengentasan kemiskinan,” jelasnya.

Jumlah peserta didik dalam program ini juga menunjukkan tren peningkatan. Pada 2025 tercatat sekitar 16.000 siswa, sementara tahun ini ditargetkan bertambah lebih dari 30.000 siswa baru, sehingga total mencapai 46.000 siswa. Angka tersebut diproyeksikan terus meningkat hingga menembus 100.000 siswa pada 2027.

Baca Juga

63 Sekolah Rakyat Resmi Dibuka Serentak 14 Juli 2025, Jombang Siap Jadi Bagian Sejarah Pendidikan

Namun, tantangan dalam proses pembelajaran tetap ada. Gus Ipul mengakui latar belakang siswa yang beragam menjadi pekerjaan rumah tersendiri, termasuk siswa yang belum memiliki kemampuan dasar membaca meski sudah berada di jenjang setara SMA.

“Di sini tidak ada tes akademik. Yang penting memenuhi syarat administratif sebagai keluarga tidak mampu. Tugas guru adalah membimbing mereka sampai mampu,” katanya.

Tak hanya fokus pada pendidikan anak, program ini juga menyasar pemberdayaan keluarga. Orang tua siswa akan mendapatkan pelatihan keterampilan, bantuan sosial, hingga akses berbagai program pemerintah agar bisa mandiri secara ekonomi.

Baca Juga

Khofifah Bagikan Sepatu untuk Siswa Sekolah Rakyat di Lamongan, Siap Belajar Sistem Boarding School

“Anaknya sekolah, orang tuanya diberdayakan. Harapannya, ketika anak lulus, keluarganya juga naik kelas dan tidak lagi bergantung pada bantuan sosial,” ujarnya.

Terkait transparansi, Gus Ipul memastikan seluruh proses pengadaan dilakukan secara terbuka dan bebas dari praktik korupsi.

“Tidak boleh ada titipan, lobi, atau rekayasa. Kalau ada pelanggaran, saya akan jadi yang pertama melaporkan,” tegasnya.

Program Sekolah Rakyat sendiri merupakan inisiatif di era Presiden Prabowo Subianto yang difokuskan untuk memperluas akses pendidikan sekaligus menekan angka kemiskinan di Indonesia.

Editor : Arif Ardliyanto