Akademisi Sebut Pelibatan Mahasiswa Penting untuk Verifikasi Program MBG

SURABAYA, iNewsSurabaya.id – Langkah Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka mengajak lima mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi dalam kunjungan kerja ke Ende, Gorontalo, dan Papua mendapat apresiasi dari sejumlah akademisi. Kebijakan tersebut dinilai sebagai upaya memperkuat transparansi sekaligus membuka ruang partisipasi publik dalam mengawal pelaksanaan program-program pemerintah.

Pengamat Politik Universitas Bhayangkara (Ubhara) Surabaya, M. Fadeli, menilai pelibatan mahasiswa merupakan bentuk komunikasi persuasif yang dilakukan pemerintah agar generasi muda dapat melihat secara langsung implementasi program prioritas di lapangan, termasuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Baca Juga

Tiga Eks Pimpinan BGN Jadi Tersangka, Prabowo Tegaskan Uang Rakyat Tak Boleh Dicuri

“Dari sisi Wapres, ini merupakan upaya komunikasi persuasif yang mengedepankan transparansi. Tujuannya agar mahasiswa dapat menyaksikan secara langsung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis,” ujar Fadeli, Sabtu (19/6/2026).

Menurutnya, kehadiran mahasiswa juga memberikan kesempatan bagi kalangan akademik untuk melakukan verifikasi terhadap berbagai informasi yang berkembang di ruang publik terkait program pemerintah.

“Mahasiswa tentu memiliki kepentingan untuk memverifikasi data dan fakta terkait pelaksanaan MBG. Dengan melihat langsung di lapangan, penilaian yang diberikan akan lebih objektif,” katanya.

Baca Juga

Cerita Nanik Kepala BGN Baru, Sempat Turun ke Magetan Evaluasi 12 SPPG dan Bongkar Dapur Abal-abal

Fadeli menegaskan, keterbukaan pemerintah terhadap mahasiswa menjadi modal penting agar program-program strategis dapat berjalan lebih efektif. Transparansi, lanjutnya, harus berjalan beriringan dengan pengawasan dari masyarakat.

“Program MBG maupun program pemerintah lainnya hanya dapat terlaksana dengan baik apabila ada transparansi dan pengawasan atau kontrol dari masyarakat, termasuk mahasiswa,” tegasnya.

Pandangan serupa disampaikan Pengamat Politik Universitas Tanjungpura (Untan), Erdi. Ia menilai mahasiswa merupakan kelompok yang relatif independen dalam memberikan penilaian terhadap kebijakan pemerintah sehingga layak dilibatkan dalam berbagai agenda strategis.

Baca Juga

Kejagung Tahan Eks Kepala BGN dan Dua Wakilnya dalam Kasus Dugaan Korupsi MBG

“Langkah yang dilakukan Pak Wapres ini sangat tepat. Mahasiswa merupakan kelompok terpelajar yang memiliki kapasitas untuk memberikan penilaian secara objektif terhadap berbagai kebijakan pemerintah,” ujarnya.

Menurut Erdi, pelibatan mahasiswa juga membuka ruang dialog yang lebih dekat antara pemerintah dan generasi muda.

“Ketika mahasiswa diberikan ruang dan peran, ini merupakan langkah maju. Artinya, aspirasi mahasiswa dapat tersampaikan langsung kepada pengambil kebijakan. Harapannya, berbagai masukan tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk program maupun aksi nyata ke depan,” katanya.

Baca Juga

Kualitas Air Buruk hingga Tak Punya Izin, Ratusan Dapur MBG di Jatim Dibekukan

Sementara itu, pakar kebijakan publik Universitas Katolik Parahyangan (Unpar), Kristian Widya Wicaksono, menilai pelibatan mahasiswa dapat membantu mengurangi kesenjangan informasi yang kerap muncul di tengah masyarakat. Dengan melihat langsung kondisi di lapangan, mahasiswa memiliki kesempatan membandingkan informasi yang beredar dengan fakta implementasi kebijakan pemerintah.

“Untuk mengatasi kesenjangan informasi, metode seperti ini dapat menjadi salah satu solusi. Mahasiswa bisa memperoleh gambaran langsung mengenai berbagai kebijakan pemerintah, termasuk terkait pengelolaan lahan di Papua,” ujar Kristian.

Sebagaimana diketahui, Wapres Gibran mengajak lima mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi untuk mendampingi kunjungan kerja ke Ende, Gorontalo, dan Papua. Mereka berasal dari Universitas Sanata Dharma, Universitas Indonesia, Universitas Pelita Harapan, Universitas Jenderal Soedirman, dan Institut Seni Budaya Indonesia.

Editor : Arif Ardliyanto