Modal Rp100 Miliar Mengalir ke Pertanian, Akses Kredit ke Petani dan UMKM Jadi Prioritas
SURABAYA, iNewsSurabaya.id – Sektor pertanian menjadi prioritas utama dalam pemanfaatan tambahan penyertaan modal sebesar Rp100 miliar yang diterima PT Jamkrida Jawa Timur (Jamkrida Jatim) dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur pada 2026. Langkah ini menjadi bagian dari komitmen perusahaan untuk memperkuat pembiayaan sektor produktif sekaligus mendukung berbagai program strategis pemerintah.
Direktur Utama PT Jamkrida Jatim, Untung Heri Sukariyanto, menegaskan bahwa dana segar tersebut akan dimanfaatkan untuk memperbesar kapasitas penjaminan kredit, terutama bagi sektor pertanian yang selama ini menjadi salah satu tulang punggung perekonomian Jawa Timur.
Sebanyak 35 persen dari tambahan modal akan difokuskan pada sektor pertanian. Porsi yang sama juga dialokasikan untuk industri pengolahan, sementara sektor perkebunan memperoleh 15 persen dan perdagangan serta jasa mendapatkan alokasi 10 persen.
"Pertanian merupakan sektor unggulan Jawa Timur. Dengan tambahan penyertaan modal ini, kapasitas penjaminan kredit akan semakin besar sehingga lebih banyak pelaku usaha, termasuk petani dan UMKM, dapat mengakses pembiayaan," ujar Untung dalam Diskusi Publik bertema "Memperkuat Kolaborasi BUMD Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah dan UMKM Jawa Timur" yang digelar Pokja Wartawan Indrapura di Ruang Banmus DPRD Jawa Timur, Selasa (30/6/2026).
Menurut Untung, penguatan sektor pertanian tidak hanya bertujuan meningkatkan produktivitas, tetapi juga mendukung ketahanan pangan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui akses permodalan yang lebih luas.
Selain fokus pada sektor pertanian, Jamkrida Jatim juga menyatakan kesiapan mendukung berbagai program prioritas pemerintah pusat, termasuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) melalui skema penjaminan kredit.
Untuk program MBG, penjaminan telah direalisasikan melalui kerja sama dengan Bank Jatim serta sejumlah Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Salah satu implementasinya telah berjalan di BPR Jombang, di mana kredit bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah memperoleh jaminan dari Jamkrida Jatim.
"Terkait MBG, kami sudah melakukan beberapa penjaminan melalui BPR maupun Bank Jatim. Di BPR Jombang program tersebut sudah terealisasi," jelasnya.
Sementara itu, terkait Koperasi Desa Merah Putih, Jamkrida Jatim masih menunggu petunjuk teknis dari pemerintah pusat mengenai mekanisme penjaminan yang akan diterapkan. Berdasarkan informasi awal, pembiayaan koperasi akan melibatkan bank-bank anggota Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), sedangkan pengembaliannya direncanakan bersumber dari Dana Desa.
Untuk memperluas akses pembiayaan masyarakat, Jamkrida Jatim juga terus memperkuat kemitraan dengan lembaga keuangan. Saat ini perusahaan telah bekerja sama dengan 25 BPR milik pemerintah kabupaten/kota di Jawa Timur, di antaranya BPR Sumenep, BPR Delta Arta Sidoarjo, dan BPR Anjuk Ladang Nganjuk, serta sejumlah BPR swasta.
Di tingkat nasional, Jamkrida Jatim telah menjalin kerja sama dengan BRI untuk layanan Bank Garansi. Sementara kolaborasi dengan Bank Mandiri kini memasuki tahap penyelarasan data sebelum diimplementasikan secara penuh.
Untung berharap perluasan kerja sama tersebut mampu memperbesar akses pembiayaan bagi sektor pertanian, UMKM, dan berbagai sektor produktif lainnya sehingga mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi Jawa Timur sekaligus menyukseskan program-program strategis pemerintah.
"Kami terus memperluas kolaborasi agar semakin banyak sektor usaha memperoleh jaminan pembiayaan. Dengan begitu, peran Jamkrida Jatim akan semakin besar dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah," pungkasnya.
Editor : Arif Ardliyanto