Platform Transportasi Online Ini Terapkan Komisi 8 Persen untuk Layanan Roda Dua

JAKARTA, iNewsSurabaya.id – Platform layanan mobilitas global inDrive resmi menerapkan komisi sebesar 8 persen untuk layanan transportasi roda dua. 

Kebijakan ini diberlakukan menyusul terbitnya Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP-PHB 532 Tahun 2026 sebagai bagian dari penyesuaian terhadap regulasi pemerintah di sektor transportasi daring.

Baca Juga

DPRD dan Pemprov Jatim Sepakati Dua Raperda Strategis, Khofifah Perkuat Migas dan Ekonomi Kreatif

Country Manager inDrive Indonesia, Rio Aristo, mengatakan perusahaan mendukung penerapan struktur tarif yang lebih berkeadilan dengan tetap mempertimbangkan keseimbangan kepentingan seluruh pihak. Mulai dari pengguna, mitra pengemudi, hingga platform digital.

"Struktur tarif pada platform digital perlu dibangun berdasarkan keseimbangan antara kepentingan pengguna, mitra pengemudi, dan platform agar dapat terus berkelanjutan," ujar Rio, Sabtu (11/7/2026).

Menurut Rio, implementasi kebijakan tersebut juga perlu mempertimbangkan dampaknya terhadap keberlangsungan operasional perusahaan, kemampuan untuk terus berinovasi, serta dinamika kebutuhan pasar yang terus berkembang.

Baca Juga

Ribuan Pengemudi Ojol Demo di Surabaya, Tuntut Penegakan Tarif

Selain itu, inDrive juga mendorong pemerintah memberikan dukungan melalui berbagai langkah strategis. Diantaranya, subsidi bahan bakar dan skema insentif lainnya. Hal ini untuk menciptakan ekosistem transportasi online yang lebih seimbang, inklusif, dan berkelanjutan.

Rio menegaskan, inDrive berkomitmen mematuhi seluruh regulasi yang berlaku, termasuk mendukung implementasi Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 melalui kolaborasi dengan pemerintah dan para pemangku kepentingan.

"Kami meyakini bahwa perlindungan terhadap mitra pengemudi dan keberlanjutan ekosistem digital harus berjalan beriringan,” katanya.

Baca Juga

Konflik Pesisir Marak, HAPPI dan KKP Susun Naskah Akademik Sempadan Pantai

Lebih lanjut, ia berharap penerapan regulasi baru tersebut dapat dilakukan secara bertahap, transparan, dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan. “Kolaborasi antara pemerintah, pelaku industri, mitra pengemudi, dan masyarakat menjadi kunci dalam membangun ekosistem transportasi online yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan,” katanya. 

Editor : Arif Ardliyanto