85 Pejabat Pemkot Surabaya Dirombak, Lurah Semolowaru Naik Jadi Camat Tegalsari, Ini Pesan Wali Kota

SURABAYA, iNewsSurabaya.id – Sebanyak 85 pejabat administrator dan pengawas di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mendapat amanah baru. Rotasi, mutasi, dan promosi jabatan ini sekaligus menjadi bagian dari upaya Pemkot Surabaya mengisi sejumlah posisi yang masih kosong.

Pelantikan berlangsung di Lobi Lantai 2 Balai Kota Surabaya, Jumat (2/10/2026). Dari 85 pejabat yang dilantik, sebanyak 13 orang merupakan pejabat eselon III dan 72 lainnya pejabat eselon IV.

Baca Juga

Kursi Jabatan Pemkot Surabaya Memanas, 79 Pejabat Dipindah Tugas Jelang Akhir Tahun?

Salah satu pejabat yang mendapat promosi yakni Lurah Semolowaru, Kecamatan Sukolilo, Kenny Pieter Tupamahu. Ia dipercaya menempati jabatan baru sebagai Camat Tegalsari Surabaya.

Kenny sebelumnya dikenal aktif turun ke tengah masyarakat dan menangani berbagai persoalan warga di wilayah Semolowaru. Kini, pengalaman tersebut akan menjadi bekal dalam menjalankan tugas di wilayah Kecamatan Tegalsari.

Sebanyak 85 pejabat Pemkot Surabaya mendapat promosi, rotasi, dan mutasi. Lurah Semolowaru Kenny Pieter Tupamahu promosi jadi Camat Tegalsari. Foto iNewsSurabaya.id/arif

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan, pelantikan dilakukan untuk mengisi formasi yang kosong sekaligus melakukan penyegaran melalui rotasi pejabat pada jenjang jabatan yang sama.

Baca Juga

Cantiknya Pejabat Pemkot Surabaya Berlenggak-Lenggok di Catwalk, Ada yang Bawa Tas Produk UMKM

Namun, Eri mengingatkan pejabat yang baru dilantik agar tidak terjebak pada pekerjaan administratif. Menurutnya, aparatur pemerintah harus berani turun langsung ke lapangan dan mengambil tindakan ketika menemukan persoalan yang telah memiliki dasar aturan.

“Ketika saya mengangkat orang-orang baru, maka memastikan mereka berani untuk berbuat kebaikan dengan menjalankan aturan yang sudah kita buat. Maka jangan pernah takut,” kata Eri.

Eri mencontohkan persoalan penjualan minuman keras (miras) secara eceran. Jika aktivitas tersebut memang telah dilarang oleh peraturan, pejabat di lapangan diminta tidak berhenti pada pemberian peringatan.

Menurutnya, tindakan harus dilakukan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.

“Kalau miras itu ada jual secara eceran, ya wis tutup. Jangan lagi diperingatkan, enggak ada peringatan itu,” tegasnya.

Ia menjelaskan, mekanisme peringatan baru diperlukan apabila masih terdapat kekurangan dalam aturan yang menjadi dasar penindakan. Pemerintah, kata Eri, dapat melakukan penyempurnaan regulasi apabila ditemukan celah dalam aturan.

“Peringatan itu ketika ada aturan, ternyata di aturannya itu ada yang kurang. Itu baru diperingatkan, melengkapi aturan. Tapi ketika sudah dilarang maka ditutup,” jelasnya.

Selain penegakan aturan, Eri meminta pejabat yang menjadi pengampu wilayah hingga tingkat balai RW mengubah pola pelaporan. Ia tidak ingin laporan kepada Pemkot Surabaya hanya berisi jumlah perizinan atau kegiatan administratif.

Menurutnya, laporan harus mampu menggambarkan perkembangan persoalan sosial yang terjadi di masyarakat.

“Permasalahan di RW itu apa? Stuntingnya ada berapa, turun menjadi berapa? Penganggurannya berapa, turun menjadi berapa? Itu yang dilaporkan,” katanya.

Eri menilai penyelesaian administrasi memang tetap menjadi bagian dari pekerjaan birokrasi. Namun, keberadaan pemerintah seharusnya juga diukur dari kemampuannya menyelesaikan persoalan warga.

“Yang untuk menurunkan itu adalah tugas dari negara, tugas dari Pemerintah Kota untuk hadir,” ujarnya.

Eri juga mengingatkan bahwa birokrasi memiliki peran penting dalam membangun kepercayaan masyarakat. Ketika warga percaya terhadap pemerintah, menurutnya, berbagai program pembangunan akan lebih mudah dijalankan.

“Birokrasi harus bisa mengajak orang berbuat kebaikan. Harus bisa mengajak orang meninggalkan hal-hal yang tidak baik. Itu adalah keberhasilan sebuah pemerintahan,” kata dia.

Ia menegaskan, perubahan di Kota Surabaya tidak hanya bergantung pada wali kota. Aparatur birokrasi menjadi bagian penting karena merekalah yang menerjemahkan kebijakan pemerintah hingga bersentuhan langsung dengan masyarakat.

“Surabaya berubah karena birokrasi. Karena kalau wali kota kan hanya dirigen saja,” imbuhnya.

Eri berharap pengisian sejumlah formasi melalui pelantikan tersebut membuat roda pemerintahan semakin optimal. Pejabat yang memperoleh amanah baru diminta tidak sekadar menjalankan fungsi struktural, tetapi benar-benar hadir ketika masyarakat menghadapi persoalan.

“Dengan mengisi formasi-formasi yang kosong agar pekerjaan bisa maksimal,” ungkapnya.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Surabaya Ira Tursilowati menjelaskan, dari 85 pejabat yang mengikuti rotasi, mutasi, dan promosi, sebanyak 48 pejabat mendapat promosi. Sementara 37 pejabat lainnya menjalani rotasi dan mutasi.

Pergeseran jabatan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan organisasi. Beberapa pejabat dipindahkan dari kelurahan ke kecamatan, sementara lainnya menempati posisi kepala seksi (Kasi). Ada pula sekretaris kecamatan (Sekcam) yang digeser ke jabatan lain.

“Ada yang bergeser antarjabatan, misalnya dari kelurahan ke kecamatan atau menjadi Kasi di kecamatan. Ada juga Sekcam yang bergeser ke posisi lain. Ini dilakukan untuk mengisi sejumlah posisi yang masih kosong,” kata Ira.

Menurut Ira, proses rotasi dan mutasi juga mempertimbangkan hasil evaluasi kinerja yang tercermin dalam Sasaran Kinerja Pegawai (SKP).

Untuk pejabat yang telah menduduki posisi tertentu selama lebih dari lima tahun, BKPSDM masih melakukan pendataan dan penyesuaian dengan ketentuan serta kebutuhan organisasi.

“Kami akan menginventarisasi pejabat lainnya karena ada beberapa yang akan memasuki masa pensiun. Kemungkinan ada beberapa pejabat yang pensiun pada Oktober dan November, sehingga nantinya akan dilakukan penyesuaian kembali,” pungkasnya.

Editor: Arif Ardliyanto