PAD Jatim 2027 Hanya Tumbuh 0,2 Persen, Demokrat Soroti Aset Pemprov yang Belum Produktif

Menurut Miseri, optimalisasi aset daerah tidak boleh berhenti sebatas pencatatan administrasi. Aset yang memiliki nilai ekonomi harus dikelola secara profesional agar mampu memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah.

Dia juga mengingatkan bahwa kemandirian fiskal menjadi faktor penting dalam menjaga keberlanjutan pembangunan. Dengan kemampuan pendapatan yang lebih kuat, pemerintah daerah memiliki ruang lebih luas untuk membiayai program prioritas tanpa terlalu bergantung pada sumber pendanaan lainnya.

Selain menyoroti persoalan pendapatan, Fraksi Demokrat DPRD Jatim meminta Pemprov Jatim memastikan belanja APBD 2027 benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.

Miseri menilai sektor pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, dan penguatan ekonomi produktif harus mendapatkan perhatian memadai. Belanja pemerintah diharapkan tidak sekadar terserap secara administratif, tetapi mampu mendorong aktivitas ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Dia menegaskan, besarnya anggaran daerah harus sejalan dengan hasil pembangunan yang bisa dirasakan langsung oleh warga. Karena itu, setiap program perlu disusun dengan indikator capaian yang jelas, terukur, dan memiliki dampak nyata.

Fraksi Demokrat juga mengingatkan agar pelaksanaan APBD tidak terjebak pada kegiatan rutin birokrasi. Pemerintah perlu memastikan alokasi anggaran mampu menjawab persoalan mendasar masyarakat sekaligus memperkuat perekonomian Jawa Timur.

Meski memberikan sejumlah catatan kritis, Fraksi Partai Demokrat tetap menyetujui Raperda APBD Jawa Timur Tahun Anggaran 2027 untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah.

Persetujuan tersebut disertai harapan agar seluruh program dan alokasi anggaran yang telah direncanakan dapat dilaksanakan secara efektif serta berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

"Implementasi APBD harus mampu memperkuat ekonomi daerah," tutur Miseri.

Editor: Arif Ardliyanto