SURABAYA, iNews.id – Universitas Wijaya Putra (UWP) Surabaya melakukan peninjauan kurikulum mengikuti perkembangan zaman. Cara ini dilakukan untuk melaksanakan kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Perguruan Tinggi (PT).
Salah satu program studi yang melakukan perubahan merespon kondisi zaman adalah Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP. Prodi ini meredisain kegiatan Tri Dharma, salah satunya dengan melakukan peninjauan kurikulum. Peninjauan kurikulum bagi Pendidikan Tinggi merupakan kegiatan yang wajib dilakukan dalam upaya mewujudkan, serta meningkatkan kualitas Pendidikan, terutama untuk menyesuaikan perkembangan kebutuhan kompetensi di dunia kerja.
Untuk itu, UWP menggelar workshop Peninjauan Kurikulum Rabu, 3 Agustus 2022. Workshop diselanggarakan secara daring dengan mengundang para stakehorder dari praktisi dan pengguna lulusan antara lain BKD Provinsi Jawa Timur, BKPSDM Pemerintah Kota Surabaya, Balitbang Provinsi Jatim, Bappeda Sumenep, Bakesbang Bondowoso, perwakilan dari Kecamatan Pamekasan, Kecamatan Pakal, RSUD Sidoarjo, Ketua Asosiasi Kepala Desa Gresik dan Pamekasan.
Selain itu juga dihadiri oleh Pengurus DPD IAPA Jatim dan dari unsur LSM yaitu Fitra Jatim serta perwakilan dosen, alumni dan mahasiswa. “Banyak masukan dari para stakeholder yang sangat konstruktif guna menyempurnakan kurikulum di program studi administrasi negara atau administrasi public,” kata Bagus Udiansyah, S.STP., M.Sos. dari BKD Provinsi Jawa Timur.
Menurutnya, ada salah satu poin penting yang perlu diperhatikan adalah pentingnya integritas serta kompetensi manejerial, teknis dan sosiokultural yang perlu dimiliki para lulusan.
Sekretaris BPKSDM Pemkot Surabaya, Mamik Suparmi, M.Pd. mengatakan, mahasiswa tidak hanya perlu memiliki kompetensi akademik tetapi juga perilaku, untuk itu perlu didorong mengikuti magang sehingga mereka siap memasuki dunia kerja. Salah satu profil lulusan prodi Administrasi Negara adalah sebagai Analis Kebijakan Publik “Profesi ini tidak hanya menuntut kemampuan analisis, tetapi juga kemampuan yang perlu ditunjang dengan kompetensi dasar yaitu manajemen diri dan membangun tim,” ujar Vinda Tyas R., S.IAN. Analis Kebijakan di Balitbang Jatim.
Sementara itu, Ketua Bappeda Sumenep, Yayak Nurwahyudi menerangkan, seorang analis kebijakan juga perlu ditunjang dengan ketrampilan berkomunikasi. Ini semua, ujarnya, akan menjadi bahan pertimbangan utama bagi proses penyempurnaan kurikulum. “Prosesnya tidak instan melainkan secara bertahap yang akan ditindak lanjuti di level fakultas dan program studi masing-masing,” ungkap dia.
Untuk membuat workshop memiliki kemampuan lebih, FISIP Universitas Wijaya Putra ini melibatkan beberapa Prodi sejenis dari 5 Perguruan Tinggi di Jatim yaitu Fisip Universitas Wiraraja, FIA Universitas Madura, Fisip Universitas WR. Supratman, FISIP Universitas Bhayangkara Surabaya, dan Fisip Universitas Bondowoso.
“Pendekatan kolaboratif memang harus dikedepankan agar Pendidikan di Indonesia benar-benar dapat meningkat kualitasnya, apalagi di era MBKM Perguruan Tinggi didorong untuk menjalin kerja sama dengan berbagai pihak guna memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa yang lebih komprehensif,” tutur Dr. Esa Wahyu Endarti Wakil Rektor bidang SDM UWP.
Dekan Fisip UWP, Dr. Sri Juni Woro Astuti dalam pembukaan menegaskan tujuan mengadakan workshop peninjauan kurikulum ini untuk menyerap masukan dari para stakeholder juga untuk memenuhi Regulasi Kurikulum KKNI Berbasis Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM).
“Kurikulum program studi harus dirancang sedemikian rupa lebih memberi kesempatan kepada mahasiswa dan dosen untuk mengembangkan kompetensinya terutama dalam bentuk soft skill yang beragam. Sehingga diharapkan hasil dari workshop ini nanti masing-masing program studi dapat menyusun rancangan kurikulum yang lebih adaptif, fleksibel dan futuristic,” tegasnya.
Editor : Arif Ardliyanto
Artikel Terkait
