Ketua DPD Apersi Jatim, Makhrus Sholeh, juga mengakui banyak anggotanya yang mulai bulan Agustus 2021 tidak bisa melakukan penginputan data perizinan karena data error dan ditolak.
"Kami berharap sistem Online Single Submission (OSS) PBG bisa direlaksasi. Jadi, masih ada jeda 6 bulan untuk transisi perizinan berjalan," ucapnya.
Permintaan relaksasi tersebut tidak lepas dari backlog perumahan yang tinggi, sehingga kinerja menurun padahal permintaan per tahun meningkat.
"Anggota kami ada 332 pengembang, dan hampir 80 persen ekspansi perizinan baru tidak jalan. Kami harap pemerintah pusat, kota dan kabupaten memberi solusi relaksasi perizinan," paparnya.
Sementara itu Sekjen DPP Apersi, Daniel Jumali, mengungkapkan hingga Oktober 2021 Apersi mampu menyumbang pembangunan rumah subsidi sebesar 60 persen atau sekitar 103.000 unit terbangun dari target pemerintah pada tahun 2021 sebanyak 178.728 unit rumah.
"103 ribu unit berarti kami dari Apersi membutuhkan dana lebih dari Ro 15 triliun. Dan ada lebih 177 sektor lain dari semen sampai ke Genteng yang terlibat,"urainya.
Editor : Ali Masduki
Artikel Terkait
