KUPANG, iNews.id - Sektor kelautan dan perikanan menjadi tumpuan hidup masyarakat, khususnya di wilayah Indonesia Timur. Untuk itu, keberadaan laut serta ekosistem didalamnya harus dipastikan terjaga.
Direktur Kelautan dan Perikanan Bappenas, Sri Yanti JS menuturkan, dengan adanya potensi yang cukup besar tersebut maka dibutuhkan kesadaran bersama, agar keseimbangan antara pemanfaatan ekonomi dengan konservasi bisa sejalan.
"Sehingga diperlukan kerjasama antar lembaga baik swasta maupun pemerintah," katanya disela Rapat Koordinasi Exit Strategi Coral Reef Rehabilitation and Management Program (COREMAP) CTI World Bank, di TNP Laut Sawu Nusa Tenggara Timur, Rabu (15/12/2021).
Sri Yanti menjelaskan, COREMAP-CTI oleh Kementerian PPN/ Bappenas melalui Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF) merupakan salah satu upaya nyata dari Pemerintah Indonesia. Program ini untuk menjaga kelestarian sumberdaya terumbu karang, ekosistem terkait, dan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.
Bappenas menyiapkan kondisi sebagai enabler untuk membangun wadah partisipatif lintas sektor, serta membuat Model Inovasi Pembangunan yang Menyelaraskan Pertumbuhan Ekonomi dan Kelestarian Ekosistem melalui implementasi program COREMAP CTI.
"Hibah COREMAP ini merupakan salah satu upaya bagaimana mengelola pesisir menjadi contoh baik dan kelihatan mafaatnya untuk masa depan,"terangnya
Ia menegaskan, implementasi di lapangan akan berakhir pada bulan Maret 2022. Untuk itu perlu adanya jaminan dan perhatian terkait dengan proses transfer aset, transfer knowledge dan keberlanjutan kegiatan yang memerlukan pendampingan setelah project selesai dan harus melibatkan banyak pihak.
"Kita akan berakhir dan aset ini akan di transfer ke pemda, karena pengawalan sangat penting," tegasnya.
Hal ini semua akan dituangkan kedalam suatu exit strategi yang tidak hanya disusun oleh para mitra pelaksana, namun juga mendapatkan masukan dari para pemangku kepentingan terkait.
Sehingga diperlukan adanya komitmen diantara pemangku kepentingan dan kelompok terkait, untuk memelihara dan menjaga sarana dan prasarana yang ada, serta melakukan pendampingan dan meneruskan program yang sudah dilaksanakan agar tetap bermanfaat dan berkelanjutan.
"Untuk meneruskannya bisa menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) atau CSR. Kelestarian dari kawasan konservasi ini sangat mempengaruhi keberlangsungan masyarakat dan pelaku wisata," tandasnya.
Direktur Eksekutif ICCTF, Tonny Wagey, menambahkan COREMAP- CTI merupakan kolaborasi implementasi antara Bappenas dan Lambaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). Kegiatan COREMAP-CTI World Bank (WB) ini dilakukan di dua provinsi yaitu Nusa Tenggara Timur dan Papua Barat.
"Tujuannya untuk meningkatkan efektifitas pengelolaan ekosistem pesisir prioritas sebesar 75 persen," kata dia.
Di Nusa Tenggara Timur, lanjutnya, pelaksanaan COREMAP-CTI World Bank diimplementasikan melalui kerja sama dengan 4 mitra pelaksana. Diantaranya Yayasan Terangi, YAPEKA, PILI dan Yayasan Reef Check Indonesia (YRCI).
"Dari 10 Kabupaten yang termasuk ke dalam kawasan Taman Nasional Perairan Laut Sawu, 6 kabupaten mendapatkan intervensi dari kegiatan COREMAP- CTI WB," ujarnya.
Ada banyak capaian yang sudah dihasilkan oleh para mitra pelaksana di tahun ini. Diantaranya pembangunan infrastruktur penunjang Ekowisata, instalasi PLTS untuk mendukung kegiatan perikanan masyarakat, dan kajian investasi bisnis ekowisata.
Selanjutnya pembangunan infrastruktur untuk mendukung pengawasan berbasis masyarakat, kajian mitigas bycatch hiu, kajian populasi dan pergerakan cetacean, peningkatan kapasitas staff daerah dan masyarakat, pengembangan ekowisata berbasis species, serta dukungan akses pengelolaan sumber daya pesisir kepada kelompok masyarakat hukum adat.
"Implementasi COREMAP- CTI WB ini diharapkan mampu menghasilkan hasil kajian ataupun pembelajaran yang mendukung inovasi dalam penyusunan kebijakan pengelolaan kawasan konservasi dan juga perlindungan sumber daya hayati," pungkas Tonny Wagey.
Sementara itu Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT, George Melkianus Hadjoh, mengungkapkan kolaborasi antar stakholder dalam COREMAP- CTI WB ini sangat bermanfaat bagi pembangunan NTT. Mengingat di NTT sendiri memiliki 808 desa pesisir, dan pantai sepanjang 5700 km2.
"Gubernur NTT sekarang mendorong kemajuan pariwisata di sektor kelautan dan kelautan. Untuk itu masyarakat harus cerdas dahulu. Lewat COREMAP-CTI oleh Kementerian PPN/ Bappenas melalui Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF) ini menjadi satu tim yang bisa mewujudkan masyarakat cerdas," tandasnya.
Editor : Ali Masduki
Artikel Terkait
