Bambang DH
Wali Kota Surabaya Periode 2002-2010
Tiga Dekade telah berlalu sejak peristiwa 27 Juli 1996 atau yang lebih dikenal sebagai Tragedi Kudatuli. Namun, waktu ternyata belum cukup untuk menyembuhkan luka yang ditinggalkan. Bagi sebagian orang, Kudatuli mungkin hanya sebuah catatan dalam buku sejarah. Tetapi bagi keluarga korban, para aktivis demokrasi, dan mereka yang pernah merasakan kerasnya represi Orde Baru, tragedi itu masih menjadi kenyataan yang belum benar-benar selesai.
Momentum 30 tahun Kudatuli seharusnya bukan sekadar seremoni mengenang masa lalu. Lebih dari itu, ini adalah saat yang tepat untuk bertanya: sudahkah demokrasi Indonesia benar-benar belajar dari sejarahnya?
Tragedi Kudatuli lahir dari konflik internal Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Saat itu, kubu Megawati Soekarnoputri yang memperoleh dukungan luas dari masyarakat harus berhadapan dengan kubu Soerjadi yang mendapat legitimasi dari rezim Orde Baru.
Penyerbuan kantor DPP PDI di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, pada 27 Juli 1996 menjadi simbol bagaimana kekuasaan menggunakan instrumen negara untuk mengendalikan kehidupan politik. Kantor partai diserang, para pendukung dipukul mundur, dan kebebasan menyampaikan aspirasi dibungkam dengan kekuatan.
Peristiwa itu kemudian memicu kerusuhan yang meluas di Jakarta, bahkan dampaknya menjalar hingga Surabaya sehari setelahnya. Aktivis ditangkap, diintimidasi, bahkan ditahan aparat keamanan.
Data Komnas HAM mencatat sedikitnya lima orang meninggal dunia, ratusan lainnya mengalami luka-luka, sementara puluhan orang dinyatakan hilang dan hingga kini nasib mereka masih menjadi misteri.
Yang paling menyakitkan dari Tragedi Kudatuli bukan hanya jumlah korban. Yang lebih menyedihkan adalah ketidakpastian yang harus ditanggung keluarga korban selama 30 tahun terakhir.
Editor : Arif Ardliyanto
Artikel Terkait
