Kudatuli, Reformasi dan Perang Melawan Lupa

Oleh Didik Prasetyono

Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu DPD PDI Perjuangan Jawa Timur; alumnus Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga, Ketua DPC GMNI Surabaya pada masa Reformasi ’98.

Baca Juga

Kudatuli 27 Juli 1996 Kembali Dikenang, Akademisi Unair Soroti Tantangan Demokrasi Era Digital

“Perjuangan manusia melawan kekuasaan adalah perjuangan ingatan melawan lupa.”

Kalimat Milan Kundera itu terasa semakin penting ketika sebuah bangsa mulai berjarak dari peristiwa-peristiwa yang membentuk kebebasannya. Kekuasaan tidak hanya bekerja dengan menguasai negara, hukum, aparat, dan sumber daya. Kekuasaan juga berusaha menentukan apa yang harus diingat, apa yang boleh dilupakan, dan versi sejarah yang dianggap paling benar.

Baca Juga

30 Tahun Kudatuli: Demokrasi Indonesia Tidak Boleh Lagi Membiarkan Alat Negara Jadi Alat Kekuasaan

Jauh sebelum Kundera dikenal luas di Indonesia, Bung Karno telah mengingatkan bangsa ini melalui semboyan JAS MERAH, Jangan Sekali-kali Meninggalkan Sejarah. Keduanya berbicara dari ruang dan zaman yang berbeda, tetapi menyampaikan peringatan yang sama. Bangsa yang kehilangan ingatan akan mudah kehilangan arah. Masyarakat yang melupakan bagaimana kebebasan diperoleh juga akan lebih mudah membiarkan kebebasan itu dirampas kembali.

Karena itu, peringatan tiga puluh tahun Peristiwa 27 Juli 1996, yang kemudian dikenal sebagai Kudatuli, tidak boleh berhenti pada seremoni dan nostalgia partai. Kudatuli harus terus dibicarakan sebagai salah satu titik penting dalam sejarah perlawanan terhadap otoritarianisme di Indonesia.

Kudatuli memang bukan satu-satunya pemantik Reformasi ’98. Namun, ia menjadi salah satu peristiwa yang paling telanjang dalam memperlihatkan bagaimana kekuasaan bekerja. Negara mencampuri kedaulatan partai, membelah organisasi politik, menggunakan kekerasan, lalu berusaha menguasai narasi tentang siapa yang menjadi korban dan siapa yang harus disalahkan.

Baca Juga

Mengenal PDI Perjuangan, Partai yang Selalu Ditunggu dalam Penentuan Sosok Capres

Reformasi ’98 tidak jatuh dari langit. Ia juga tidak lahir secara mendadak ketika mahasiswa memenuhi halaman Gedung DPR/MPR pada Mei 1998. Reformasi merupakan hasil gerakan panjang yang tumbuh sejak akhir 1980-an dan awal 1990-an melalui perlawanan petani, perjuangan buruh, kebangkitan pers mahasiswa, advokasi hak asasi manusia, kelompok studi, perjuangan kebebasan pers, serta perlawanan politik yang semakin berani.

Di tengah rangkaian itulah Kudatuli berdiri. Ia bukan episode terpisah, melainkan salah satu ledakan besar dari ketegangan yang telah lama menumpuk.

Retakan di Balik Stabilitas

Orde Baru selalu ingin dikenang sebagai rezim pembangunan. Pertumbuhan ekonomi, swasembada beras, pembangunan jalan, dan stabilitas nasional menjadi bahasa resmi yang terus diulang.

Namun, stabilitas itu mempunyai sisi lain. Pemilu dikendalikan, kehidupan partai diawasi, kampus dijauhkan dari politik, pers dibayangi ancaman pencabutan izin terbit, dan aparat keamanan ditempatkan jauh dari kehidupan sipil.

Setelah gelombang gerakan mahasiswa 1977–1978, pemerintah memberlakukan kebijakan Normalisasi Kehidupan Kampus dan membatasi organisasi serta aktivitas politik mahasiswa. Kesadaran kritis tidak mati. Ia berpindah ke kelompok studi, pers mahasiswa, sekretariat organisasi, lembaga bantuan hukum, serta jaringan lembaga swadaya masyarakat.

Pada akhir 1980-an, jaringan mahasiswa lintas kampus mulai tumbuh dan bekerja sama dengan masyarakat yang menghadapi konflik tanah, penggusuran, serta penindasan terhadap buruh. Retakan di balik stabilitas itu terlihat di berbagai tempat.

Pada 1989, gerakan mahasiswa mengalami titik balik baru. Di Kedung Ombo, Jawa Tengah, mahasiswa dari Yogyakarta, Salatiga, Semarang, Surabaya, dan berbagai kota lain turun untuk mendampingi warga yang kehilangan tanah akibat pembangunan waduk. Kedung Ombo menjadi simbol lahirnya orientasi baru dalam gerakan mahasiswa: tidak lagi hanya berbicara tentang demokrasi di ruang kuliah, tetapi juga hadir bersama petani yang menghadapi ketidakadilan atas nama pembangunan.

Di Talangsari, Lampung, pada 1989, pendekatan keamanan terhadap sekelompok warga juga berakhir dengan kematian, penahanan, penyiksaan, dan pengusiran. Peristiwa itu memperlihatkan betapa mudahnya persoalan sosial dan keagamaan ditangani melalui operasi kekerasan ketika negara menutup ruang dialog.

Di Dili pada November 1991, penembakan terhadap peserta prosesi dan demonstrasi di Pemakaman Santa Cruz mengguncang perhatian dunia. Di Sampang, Madura, pada September 1993, empat warga tewas ketika aparat melepaskan tembakan terhadap masyarakat yang memprotes pembangunan Waduk Nipah.

Pada tahun yang sama, Marsinah, seorang buruh perempuan di Sidoarjo, ditemukan meninggal setelah memperjuangkan kenaikan upah dan hak-hak pekerja. Kematian Marsinah membangkitkan gelombang solidaritas nasional. Mahasiswa tidak lagi berbicara tentang buruh sebagai angka dalam laporan pembangunan. Mereka berhadapan dengan kenyataan bahwa menuntut upah yang layak pun dapat berakibat fatal bagi nyawa.

Demonstrasi mahasiswa di Surabaya pada 1993 menjadi salah satu gelombang penting yang mempertemukan gerakan kampus dengan perjuangan buruh. Di Medan, Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Solo, Semarang, Surabaya, hingga Ujung Pandang, aksi mahasiswa, pemogokan buruh, advokasi tanah, dan demonstrasi politik terus bermunculan.

Pada April 1996, aksi penolakan kenaikan tarif angkutan di Ujung Pandang berakhir dengan masuknya pasukan ke kampus Universitas Muslim Indonesia. Sedikitnya tiga mahasiswa meninggal dan lebih dari seratus orang terluka. Solidaritas kemudian bergerak di berbagai kota.

Semua itu belum disebut Reformasi ’98. Tuntutannya belum selalu diarahkan secara langsung pada pergantian presiden. Organisasinya tersebar, isu yang diperjuangkan berbeda-beda, dan hubungan antarkelompok sering diwarnai perdebatan.

Namun, dari situlah kesadaran politik tumbuh.

Petani yang kehilangan tanah, buruh yang ditekan, mahasiswa yang dipukul, media yang dibredel, dan partai yang diintervensi perlahan menemukan sumber persoalan yang sama: kekuasaan yang tidak bersedia diawasi.

Editor : Arif Ardliyanto