Kudatuli, Reformasi dan Perang Melawan Lupa

Pemilu Tanpa Megawati

Setelah Kudatuli, pemerintah membawa PDI, di bawah kepemimpinan Soerjadi, menuju Pemilu 1997. Megawati dan kepengurusannya disingkirkan dari kepesertaan.

Megawati kemudian memilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya. Banyak pendukungnya memilih golput atau mengalihkan dukungan kepada PPP. Dari situ lahir fenomena politik yang dikenal sebagai Mega-Bintang, yaitu pertemuan informal antara massa pendukung Megawati dan pendukung partai berlambang Ka’bah.

Hasilnya dramatis.

Pada Pemilu 1992, PDI memperoleh 14.565.556 suara atau 14,89 persen dan menguasai 56 kursi di DPR. Lima tahun kemudian, setelah Megawati disingkirkan, suara PDI merosot menjadi sekitar 3,46 juta atau hanya 3,07 persen. Jumlah kursinya turun dari 56 menjadi 11. Dalam satu pemilu, PDI kehilangan lebih dari tiga perempat suara dan 45 kursi di DPR.

Angka itu merupakan hukuman politik dari rakyat.

Pemerintah berhasil menguasai struktur resmi PDI, tetapi gagal memindahkan loyalitas pemilih. Kekuasaan dapat mengesahkan kepengurusan, memberikan kantor, dan menetapkan peserta pemilu. Namun, ia tidak dapat dengan mudah memerintahkan kepada siapa rakyat harus memberikan kepercayaan.

Pemilu 1997 sekaligus memperlihatkan betapa sempitnya demokrasi Orde Baru. Golkar meraih 74,51 persen suara dan 325 dari 425 kursi yang diperebutkan. Di atas kertas, kemenangan itu tampak mutlak. Namun, di bawah permukaan, legitimasi politik pemerintahan justru semakin rapuh.

Kekuasaan memenangkan pemilu, tetapi mulai kehilangan zaman.

Lahirnya PDI Perjuangan

Sejarah kemudian bergerak berlawanan dengan kehendak penguasa. Setelah Soeharto berhenti pada Mei 1998 dan ruang politik mulai terbuka, kepemimpinan Megawati kembali memperoleh pengakuan dari arus bawah.

Dalam Kongres PDI di Bali pada Oktober 1998, Megawati kembali dikukuhkan sebagai Ketua Umum. Untuk membedakan diri dari PDI di bawah kepemimpinan Soerjadi sekaligus menegaskan watak perjuangannya, nama PDI Perjuangan kemudian digunakan menjelang Pemilu 1999.

Kelahiran PDI Perjuangan bukan sekadar perubahan nama atau lambang. Ia merupakan jalan politik untuk merebut kembali kedaulatan partai yang sebelumnya dirampas melalui intervensi kekuasaan. Mereka yang disingkirkan dari Pemilu 1997 kembali memasuki gelanggang demokrasi dengan dukungan rakyat yang jauh lebih besar.

Dalam Pemilu 1999, pemilu pertama setelah berakhirnya Orde Baru yang diikuti oleh 48 partai politik, PDI Perjuangan tampil sebagai pemenang. Partai ini memperoleh sekitar 35,69 juta suara atau 33,74 persen dan meraih 153 kursi di DPR.

Hasil tersebut memiliki makna sejarah yang sulit diabaikan. Pada 1997, PDI yang telah dipisahkan dari Megawati hanya memperoleh 3,07 persen suara dan 11 kursi. Dua tahun kemudian, PDI Perjuangan yang dipimpin Megawati memperoleh lebih dari sepertiga suara nasional dan menjadi kekuatan terbesar di DPR.

Rakyat seolah memberikan putusan sendiri atas konflik yang selama bertahun-tahun hendak diselesaikan oleh kekuasaan dari atas.

Negara pernah berusaha menentukan siapa yang boleh memimpin PDI. Namun, ketika pemilu yang lebih bebas akhirnya diselenggarakan, rakyat memberikan jawabannya melalui kotak suara.

Editor : Arif Ardliyanto