Kudatuli, Reformasi dan Perang Melawan Lupa

Pergulatan PDI dan Panggung Surabaya

Dalam situasi politik seperti itulah pergulatan di tubuh Partai Demokrasi Indonesia harus dibaca. Kudatuli tidak bermula pada pagi 27 Juli 1996. Ia memiliki akar politik yang panjang, dan salah satu panggung pentingnya berada di Surabaya.

Pada 1993, Kongres IV PDI di Medan tidak berhasil menuntaskan pemilihan ketua umum. Di tengah menguatnya dukungan terhadap Megawati Soekarnoputri, pemerintah tidak membiarkan dinamika tersebut menjadi urusan internal partai. Kepengurusan sementara kemudian dibentuk untuk menyelenggarakan Kongres Luar Biasa.

KLB itu berlangsung pada 2–6 Desember 1993 di Asrama Haji Sukolilo, Surabaya. Di sana, tekanan politik dan kehendak arus bawah berhadapan secara terbuka.

Suasananya bukan sekadar kongres partai. Aparat berjaga. Manuver kekuasaan berlangsung. Para peserta membawa mandat cabang yang sebagian besar menginginkan Megawati. Ketika forum tidak mampu menghasilkan penetapan formal, Megawati menyatakan dirinya sebagai Ketua Umum PDI secara de facto.

Dukungan arus bawah tidak dapat lagi disembunyikan di balik tata tertib dan skenario politik. Dari Surabaya, lahir simbol perlawanan yang semakin sulit dikendalikan.

Pertanyaan pokoknya tidak lagi sebatas siapa yang menjadi Ketua Umum PDI. Persoalannya telah menyentuh jantung demokrasi: siapa yang berhak menentukan pemimpin partai, anggota partai, atau negara?

Dalam kekuasaan otoriter, partai yang benar-benar mandiri selalu dianggap berbahaya. Partai semacam itu dapat menjadi saluran bagi ketidakpuasan rakyat dan melahirkan alternatif kepemimpinan nasional.

Megawati pada awalnya mungkin dianggap sebagai figur yang mudah dibatasi. Namun, tekanan terhadap dirinya justru menimbulkan akibat yang sebaliknya. Ia berkembang menjadi simbol perlawanan terhadap intervensi negara. Nama Bung Karno, yang selama bertahun-tahun dijauhkan dari ruang politik resmi, kembali memperoleh resonansi kuat di akar rumput.

Inilah ironi yang berulang dalam sejarah. Ketika kekuasaan gagal memperoleh kepatuhan melalui legitimasi, ia memilih untuk menggunakan tekanan. Namun, semakin keras tekanan yang diberikan, semakin jelas pula watak kekuasaan di mata rakyat.

Editor : Arif Ardliyanto