SURABAYA, iNewsSurabaya.id - Kanwil Kemenkumham Jatim menggelar pembinaan kinerja untuk mengoptimalkan capaian kinerja dan anggaran pada triwulan I 2023. Pertemuan ini memacu 63 satker jajaran yang didominasi satker pemasyarakatan dan imigrasi bisa melakukan kinerja sesuai target yang telah ditentukan.
Kakanwil Kemenkumham Jatim Imam Jauhari menyampaikan apresiasi atas capaian kinerja dan prestasi yang telah diukir jajarannya selama 2022.
"Sehingga Kanwil Kemenkumham Jatim mendapatkan predikat terbaik dalam capaian kinerja," ujarnya.
Namun, Imam menegaskan bahwa seluruh jajarannya tidak boleh cepat puas. Malah harus terus memberikan kinerja terbaik dan terus berinovasi.
"Agar Seluruh Kepala Satker dan Pengelola Keuangan melakukan pengendalian dan percepatan penyerapan anggaran sebelum akhir Triwulan I dengan target/ disbursement plan sebesar 17,7%," tegasnya.
Tidak hanya itu, Imam juga berpesan agar jajarannya yang wajib melaporkan LHKPN agar segera melaksanakan pelaporan ke KPK paling lambat pekan ini.
"Dari 324 orang pegawai yang wajib lapor LHKPN, tinggal 15 orang saja yang belum mengumpulkan, kami yakin pekan ini sudah rampung," terangnya.
Imam berpesan kepada UPT Keimigrasian agar menciptakan iklim investasi yang baik. Segala bentuk penegakan hukum keimigrasian harus dilakukan sesuai aturan yang berlaku.
"Optimalkan peran TimPORA untuk pengawasan orang asing dan pastikan stakeholder terkait berpartisipasi aktif dalam tim," terangnya.
Kemenkumham Jatim mengoptimalkan Capaian Kinerja dan Anggaran Triwulan I 2023 dengan mengumpulkan Pegawai. Foto iNewsSurabaya/ist
Sementara itu, Kadiv Administrasi Saefur Rochim mengatakan bahwa kanwil sebagai pembina dan tim penilai akan mulai melakukan pembinaan dan evaluasi pembangunan ZI pada bulan Maret 2023. Diharapkan seluruh satker mempersiapkan diri menghadapi evaluasi.
"Satker harap memperhatikan kembali catatan penting yang diberikan TPN KemenPAN-RB dalam evaluasi Pembangunan ZI Tahun 2022 agar tidak terulang kesalahan sebelumnya," tegasnya.
Kegiatan yang digelar secara daring dan luring itu diikuti pejabat struktural kanwil dan kepala UPT jajaran. Baik di jajaran pemasyarakatan, keimirasian maupun pelayanan hukum umum.
Editor : Arif Ardliyanto
Artikel Terkait
