SURABAYA, iNewsSurabaya.id - Penyediaan jaringan internet yang cepat, aman dan murah merupakan salah satu program yang sudah dicangkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Hanya saja, untuk mewujudkannya masih ada ganjalan di lapangan.
Ketua Pengurus Wilayah (Pengwil) Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) Jawa Timur, Ayom Rahwana, menyebut bahwa pemerataan pembangunan infrastruktur digital tanah air membutuhkan dukungan pemerintah daerah dan aparat hukum supaya tidak salah melangkah.
"Cukup banyak Pemkot dan Pemkab di Jawa Timur yang belum aware dengan keberadaan organisasi APJII Jawa Timur," katanya disela Rapat Kerja Wilayah APJII Jawa Timur, yang mengangkat tema “Growth Through Collaboration : Bersinergi & Berkolaborasi Menuju Peningkatan Daya Saing Bisnis Internet dan Ekonomi Digital”, di Surabaya, Senin (13/3/2023).
Untuk itu, APJII Jawa Timur menargetkan sampai akhir tahun 2023 bisa membuka komunikasi dengan seluruh stakeholder terutama sektor Pemerintah Kota/Kabupaten di 38 Pemkot dan Pemkab Jawa Timur.
Saat ini, APJII Jawa Timur baru membuka komunikasi dengan Pemerintah Kota (Pemkot Surabaya), Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuwangi dan Pemkot Malang.
"Saat ini, kami sudah intens membangun komunikasi dengan Pemkot Surabaya bahkan sebelum HUT Kota Surabaya, sudah melakukan kerja sama," ucapnya.
Selama ini, lanjut Ayom Rahwana, regulasi yang dimiliki Pemkot maupun Pemkab belum complay dengan kebutuhan anggota APJII Jawa Timur, untuk membantu membangun daerah terkait pemerataan akses internet.
Sudah ada beberapa daerah yang memiliki payung hukum baik itu Perwali atau Perbup, namun masih memerlukan perbaikan sehingga bisa lebih komprehensif.
"Kami berharap jika sudah mengenal organisasi APJII Jawa Timur, bersama-sama bisa menemukan win-win solution dalam mendukung program Presiden Jokowi tersebut,” kata Ayom didampingi Sekretaris APJII Wilayah Jawa Timur, Arif Dian Fianto.
Editor : Ali Masduki
Artikel Terkait
