SURABAYA, iNews.id – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mendapatkan bantuan angkutan bus umum. Tak tanggung-tanggung, ada 104 bus bantuan yang di kirim Kementerian Perhubungan (Kemenhub) ke Kota Pahlawan.
“Ada 104 bus bantuan dari Kemenhub. Itu untuk angkutan massal di Kota Surabaya, “ kata Anggota Komisi A DPRD Kota Surabaya, Imam Syafi'i.
Imam mengatakan, bus tersebut akan melayani enam koridor, yaitu koridor 1 (Terminal Purabaya - Tanjung Perak via Jalan Raya Darmo), koridor 2 ( Jalan Raya Lidah Wetan- Karangmenjangan-ITS), koridor 3 (Terminal Purabaya-Kenjeran via MERR), koridor 4 (GBT-Unesa-Mastrip), koridor 5 (Terminal Benowo-Tunjungan), dan koridor 6 (Terminal Purabaya- Kampus C Unair).
“Prinsipnya bus-bus ini untuk mengurai kemacetan yang selama ini terjadi,” ujar Politisi Nasdem ini.
Keberadaan bus ini, lanjut dia, memiliki dampak yakni angkutan kota (angkot). Untuk itu, pihaknya ingin agar komitmen Pemkot yang disampaikan ke DPRD itu diwujudkan. Yakni, sopir-sopir angkot itu diprioritaskan untuk menjadi sopir dan kernet bus. Jika mereka belum mempunyai SIM B1, DPRD mendorong supaya Pemkot untuk memfasilitasi itu, mulai kursus mengemudinya hingga memperoleh SIM.
"Sehingga betul-betul di satu sisi angkutan massal yang kita impikan itu terlaksana dengan baik, tapi di sisi lain tidak mematikan mata pencarian sopir-sopir angkot yang akan tergusur oleh keberadaan bus-bus baru tersebut," ungkap mantan jurnalis ini.
Imam berharap 104 bus yang akan didistribusikan untuk melayani enam koridor atau rute tersebut bisa memangkas waktu tunggu penumpang. Kalau selama ini interval waktu bus satu dengan bus di belakangnya sekitar 15-20 menit, maka bisa diperpendek lagi menjadi 5-10 menit. “Pokoknya, jangan terlalu lama. Biar penumpang merasakan betul-betul akan kebutuhan angkutan massal tersebut, sehingga mereka meminati,” ucapnya.
Selain itu, lanjut Imam, pihaknya ingin di tempat-tempat tertentu atau dekat halte bus disediakan parkir khusus motor.Untuk awal, misalnya ongkos parkir tak terlalu mahal."Jadi warga Surabaya dari rumahnya ke halte terdekat dan menitipkan motornya di sana. Selanjutnya, mereka berganti ke bus. Ya, itu sebagai tahapan awal untuk mensosialisasikan dan meramaikan keberadaan bus tesebut," tutur Imam.
Untuk pengelolaan bus-bus tersebut, tambah Imam, Pemkot telah membentuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sektor transportasi umum yang berada di bawah UPTD Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Surabaya. Ini karena bentuknya belum Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
"Sementara ini dikelola BLUD dulu, kan tergetnya cari keuntungan. Kita nanti akan lihat apakah dengan BLUD sudah cukup atau harus berbentuk BUMD. Dan pendapatan dari transportasi massal itu nantinya akan masuk ke Dishub Kota Surabaya. Sama dengan puskesmas yang pendapatannya masuk ke Dinas Kesehatan (Dinkes Kota Surabaya)," pungkas Imam.
Kadishub Kota Surabaya Irvan Wahyudrajat mengatakan, penetapan BLUD di bawah dishub sudah melalui kajian kelembagaan. Menurut dia, BLUD sendiri ada tahapan atau levelnya, bisa dikaji dan ditinjau berdasarkan beban dan ruang lingkup aktivitasnya. Apalagi saat ini masih baru dan diberikan tipe BLUD bertahap. " Ya ke depan direncanakan BUMD. Jadi berdiri sendiri. Di kota lain juga seperti itu, " tandas dia.
Editor : Arif Ardliyanto
Artikel Terkait
