Sebelumnya rencana pembangunan terminal LNG Sidakarya terhambat dengan adanya surat Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan yang tidak memberi rekomendasi kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Padahal proyek LNG tersebut, sudah melalui kajian yang matang dan mendapatkan dukungan penuh dari Pemprov dan Desa Adat di sekitar lokasi. Adanya surat Kemenko Marves membuat kaget warga serta Pemprov Bali.
Apalagi, semua syarat pemerintah pusat sudah dipenuhi dan terakhir desakan harmonisasi antara Gubernur, Walikota, dan warga desa adat terdampak pun sudah sepakat mendukung kelangsungan proyek tersus LNG.
Wakil Desa Adat Sidakarya I Ketut Loka bingung dengan surat Menko Marvest Luhut Panjaitan.
"Kami berharap terwujud penataan pantai Sidakarya, Intaran dan Serangan dengan adanya pembangunan Tersus LNG. Karena ini harapan warga yang sudah lama diinginkan," ujar Ketut Loka.
Ketut Loka menyebut pembangunan Tersus LNG akan membuat warga Sidakarya bisa mengakses pantai terutama untuk ritual adat dan agama seperti Melasti, Larung dengan penataan pantai. Pernyataan Ketut Loka sudah disampaikan kepada Pimpinan DPRD Bali pada Rabu (12/4).
Ketua DPRD Bali I Nyoman Adi Wiryatama yang politisi PDI Perjuangan dan Wakil Ketua I Nyoman Sugawa Korry dari Fraksi Partai Golkar menyatakan sepakat dengan wakil desa adat.
Pimpinan DPRD Bali akan memperjuangkan bersama Gubernur Wayan Koster, termasuk jika harus mendesak kepada pemerintah pusat.
Editor : Ali Masduki
Artikel Terkait
