SURABAYA, iNews.id - Musyawarah daerah (Musda) Partai Demokrat di sejumlah daerah bukan ajang beradu kekuatan dan uang.
Musda merupakan sarana untuk menyampaikan ide dan gagasan dalam menghadapi Pemilu 2024.
Hal ini disampaikan Ketua Badan Pemenangan Organisasi Kaderisasi Keanggotaan (BPOKK) DPP Demokrat Herman Khaeron, Rabu (19/1/2022).
Herman menyatakan musda pun bukan persoalan meraih dukungan sebanyak-banyaknya.
Namun, dukungan dari pemilik suara harus tetap memenuhi syarat yang diatur dalam peraturan organisasi.
“Selebihnya dapat meyakinkan DPP bahwa ketua DPD mampu memperbanyak pemilih demokrat di wilayahnya, sehingga menang dalam Pemilu dan Pilkada serentak 2024,” ujar Herman.
Herman menambahkan protokol kesehatan ketat wajib diterapkan dalam pelaksanaan musda. Seluruh peserta akan menjalani tes Covid-19 dan dipastikan dalam kondisi sehat.
Harapannya, musda dapat berjalan secara demokratis, tertib, aman, dan lancar.
“Musda adalah amanat AD/ART tahun 2020, dengan prinsip dasar pelaksanaan yang harus dipedomani seluruh kader adalah sebagai ajang konsolidasi, harmonisasi, dan rekonsiliasi,” kata Herman.
Herman mengatakan pelaksanaan musda kali ini tidak memilih ketua, melainkan mengusulkan bakal calon (bacalon), menetapkan elemen formatur, dan keputusan-keputusan lainya.
“Kemudian sidang musda mengusulkan nama calon, maksimal tiga nama calon, dan sedikitnya satu calon ke Tim 3 DPP dalam hal ini ketua umum, sekretaris jenderal, dan ketua BPOKK untuk mengikuti tahap pascamusda,” tegas Herman.
“Kalau dulu yang menentukan ketua DPD adalah suara terbanyak, tetapi sekarang yang terpenting para calon memenuhi persyaratan calon, selebihnya akan mengikuti tahapan uji kelayakan dan kepatutan dengan materi pokok visi, misi, dan program kerja calon, sehingga menghasilkan pimpinan yang betul-betul kredibel dan berintegritas, serta dapat mengerakkan mesin partai di daerahnya masing-masing,” imbuh Herman.
Editor : Ali Masduki
Artikel Terkait
