SURABAYA, iNewsSurabaya.id - Bareskrim Polri tak bisa usut penyelidikan kasus dugaan penggunaan keterangan dan dokumen palsu. Pasalnya Ketua Pengadilan Negeri (PN) Surabaya tak mau mengeluarkan surat penyitaan lahan yang dijadikan barang bukti.
Padahal, Bareskrim Polri telah melayangkan surat sebanyak tiga kali, hingga akhir Agustus 2023, Ketua Pengadilan Negeri Surabaya tidak bersedia menerbitkan izin khusus penyitaan yang diminta polisi. Fakta ini membuat proses pengusutan kasus yang telah dilaporkan dengan nomor LP No LB/B/0146/III/2022/SPKT/Bareskrim Polri tertanggal 25 Maret 2022 dengan terlapor Mulya Hadi dkk berhenti.
Dengan adanya pengusutan kasus ini, Bareskrim Polri mengirimkan surat untuk melakukan penyitaan aset-aset yang menjadi barang bukti dengan nomor surat No B/133.3a/VII/RES 1.9/2023/Dittipidum yang ditujukan kepada ketua pengadilan akhir Juli 2023. Sayang, sampai kini surat itu tidak mendapat tanggapan yang diharapkan.
Humas Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, A.A. GD Agung Parnata, S.H., C.N. mengatakan, surat permintaan penyitaan terhadap lahan yang diajukan Bareskrim Polri sudah diterima Pengadilan. Surat tersebut-pun dilakukan pemrosesan, tetapi sampai saat ini belum bisa dikabulkan.
"Surat permintaan penyitaan dari Bareskrim Polri memang sudah masuk ke Pengadilan, semua sudah diproses," katanya.
Namun, ujar A.A. GD Agung Parnata, S.H., C.N., pengajuan tersebut masih belum bisa dikabulkan. Pasalnya, aset yang diajukan penyitaan masih menjadi barang bukti kasus gugatan perdata di pengadilan. "Kita belum bisa mengabulkan karena permintaan penyitaan lahannya masih menjadi barang bukti dalam kasus perdata. Namun secara pasti, pihaknya masih menunggu perkembangan apakah bisa dikabulkan atau tidak?, " paparnya.
Editor : Arif Ardliyanto
Artikel Terkait
