JAKARTA, iNews.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menerima konfirmasi bahwa Wakil Ketua DPR, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, tidak dapat hadir untuk diperiksa sebagai saksi pada Selasa (5/9/2023).
Cak Imin tidak dapat memenuhi panggilan KPK karena memiliki komitmen di luar kota.
"Menurut informasi dari penyidik KPK, kami telah menerima surat konfirmasi bahwa saksi ini tidak dapat hadir karena memiliki agenda lain di tempat lain," kata Kabag Pemberitaan KPK, Ali Fikri, di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, pada Selasa (5/9/2023).
Ali mengungkapkan bahwa Cak Imin telah mengajukan permintaan untuk menjadwalkan ulang pemeriksaan pada Kamis (7/9/2023) mendatang. "Dia meminta waktu agar bisa diperiksa sebagai saksi pada Kamis, 7 September," ujar Ali.
Sebelumnya, tim penyidik KPK telah merencanakan untuk memeriksa Muhaimin Iskandar hari ini. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut dipanggil sebagai saksi dalam penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sistem proteksi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker) pada tahun 2012.
Proses pengadaan tersebut terjadi ketika Cak Imin menjabat sebagai Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
Muhaimin Iskandar telah menerima surat panggilan pemeriksaan dari KPK, tetapi ia mengklaim bahwa ia tidak dapat hadir karena memiliki acara di Banjarmasin. Ia meminta agar pemeriksaannya dijadwalkan ulang.
"Saya sudah menerima surat panggilan, sebenarnya saya ingin datang, tetapi saya memiliki acara di Banjarmasin, yaitu pembukaan Musabaqah Tilawatil Quran Sedunia Internasional," kata Cak Imin dalam sebuah wawancara dengan Najwa Shihab yang dikutip pada Selasa (5/9/2023).
"Jadi, saya sudah memiliki jadwal yang lama untuk membuka forum MTQ internasional yang melibatkan banyak negara. Sebagai Wakil Ketua DPR, saya harus membuka acara tersebut, jadi saya meminta untuk ditunda," tambahnya.
Dalam konteks ini, KPK sedang menginvestigasi kasus dugaan korupsi pengadaan sistem proteksi TKI di Kemnaker pada tahun 2012. Dugaan tersebut mengindikasikan kerugian keuangan negara, meskipun jumlah pastinya masih dalam proses penghitungan.
KPK juga telah menetapkan tiga orang sebagai tersangka dalam kasus ini, yaitu Sekretaris Badan Perencanaan dan Pengembangan (Barenbang) Kemnaker, I Nyoman Darmanta; mantan Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Reyna Usman; serta Direktur PT Adi Inti Mandiri, Karunia.
Selain itu, KPK, melalui Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), telah mencegah ketiga tersangka tersebut untuk bepergian ke luar negeri selama enam bulan ke depan.
Identitas mereka akan diumumkan secara resmi setelah proses penahanan berlangsung. Saat ini, KPK terus mengumpulkan bukti tambahan melalui penggeledahan dan pemeriksaan saksi terkait kasus korupsi pengadaan sistem proteksi TKI di Kemnaker.
Editor : Sazili MustofaEditor Jakarta
Artikel Terkait
