Aliansi Desak Dewan Etik dan Mahkamah Kehormatan MK Periksa Anwar Usman, Ini Alasannya

Lukman Hakim
Ilustrasi- Aliansi meminta Ketua MK diperiksa. Foto iNewsSurabaya/ist

Mangatta menegaskan, pemeriksaan diperlukan guna memastikan terjaganya integritas, marwah, serta martabat MK.

“Dengan diputuskannya perkara gugatan tersebut di MK hari ini, telah membuka peluang bagi keponakan Yang Mulia Hakim Konstitusi Anwar Usman menjadi bakal calon presiden atau bakal calon wakil presiden pada Pilpres 2024 mendatang. Oleh karena itu, kami menduga kuat Yang Mulia Hakim Konstitusi Anwar Usman telah melanggar Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi sebagaimana yang diatur dalam  Pasal 15 ayat (1) huruf a UU Nomor 7 Tahun 2020 tentang MK,” terang anggota Aliansi lainnya, Romy Jiwaperwira.

Dijelaskan lebih lanjut, keterlibatan Anwar Usman dalam memutus perkara ini diduga kuat melanggar prinsip ketidakberpihakan. Disebutkan, kecuali mengakibatkan tidak terpenuhinya kuorum untuk melakukan persidangan, hakim konstitusi harus mengundurkan diri dari pemeriksaan suatu perkara apabila hakim tersebut tidak dapat atau dianggap tidak dapat bersikap tak berpihak karena alasan berikut. Yakni, hakim konstitusi tersebut nyata-nyata mempunyai prasangka terhadap salah satu pihak.

“Dan, atau hakim konstitusi tersebut atau anggota keluarganya mempunyai kepentingan langsung terhadap putusan. Sementara, dalam perkara ini, terang benderang ada kaitannya dengan Gibran Rakabuming Raka, Wali Kota Solo, yang merupakan keponakan dari Yang Mulia Anwar Usman,” terangnya.

Diketahui, MK mengabulkan gugatan ketentuan syarat menjadi calon presiden-calon wakil presiden (capres - cawapres) yang diajukan oleh Almas Tsaqibbirru Re A yang merupakan anak dari Presidium Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman. Putusan dengan nomor gugatan 90/PUU-XXI/2023 dibacakan oleh Manahan Sitompul selaku Hakim Anggota.

Pada gugatan ini, pemohon ingin MK mengubah batas usia minimal capres-cawapres menjadi 40 tahun atau berpengalaman sebagai Kepala Daerah baik di Tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota. (lukman hakim).

Atas putusan MK ini, seseorang yang pernah menjabat sebagai kepala daerah atau pejabat negara lainnya yang dipilih melalui pemilu bisa mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden meski berusia di bawah 40 tahun.

Sementara, alasan Almas Tsaqibbirru Re A mengajukan gugatan karena mengaku sebagai fans dari Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka. Kebetulan, Almas merupakan mahasiswa yang berkuliah di Solo, tempat di mana Presiden Jokowi dan Gibran, serta istri Anwar Usman, berasal. Dan ayah dari penggugat, dikenal dekat dengan keluarga Jokowi. 

Editor : Arif Ardliyanto

Sebelumnya

Bagikan Artikel Ini
Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis iNews Network tidak terlibat dalam materi konten ini.
News Update
Kanal
Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik Lebih Lanjut
MNC Portal
Live TV
MNC Network