PEMALANG, iNewsSurabaya.id - Para aktivis yang berasal dari Pemalang, Tegal dan Brebes, Jawa Tengah mendeklarasikan pendirian Forum Rakyat Demokratik (FRD) untuk Keadilan Keluarga Korban Penghilangan Paksa, di Padepokan Lintang Kemukus Paduraksa, Pemalang, Jawa Tengah, Minggu, 22 Oktober 2023.
Dalam deklarasi yang dihadiri oleh aktivis buruh, petani, serta seniman itu, mereka menuntut negara untuk segera menuntaskan kasus penculikan aktivis pro demokrasi pada 1997/1998 serta kasus pelanggaran HAM lainnya.
Para aktivis itu juga menyerukan jangan memilih calon presiden (capres) yang pernah terlibat dalam kasus penculikan pada pilpres 2024 mendatang.
Ketua FRD Pemalang-Tegal-Brebes, Andi Rustono menjelaskan, para aktivis atau mantan aktivis mestinya memiliki komitmen untuk mendukung penyelesaian kasus pelanggaran HAM di masa lalu. Bukan sebaliknya, malah menjadi bagian dari mesin politik untuk mencuci dosa sejarah capres yang kembali muncul dalam pilpres 2024.
"Pendirian Forum Rakyat Demokratik untuk Keadilan Keluarga Korban Penghilangan Paksa di Pemalang ini menjadi ikhtiar bersama untuk memperluas gerakan melawan lupa. Kami mengingatkan jangan pilih capres penculik serta mereka yang pernah terlibat dalam pelanggaran HAM di masa lalu. Rakyat tidak boleh melupakan sejarah kelam bangsa ini," ujar Andi Rustono di Pemalang, Minggu (22/10).
Berdasarkan catatan Ikatan Keluarga Orang Hilang Indonesia (IKOHI), masih terdapat 13 orang yang belum kembali pulang hingga sekarang.
Para aktivis itu dihilangkan paksa menjelang keruntuhan Orde Baru pada 1998. Di antara mereka terdapat empat aktivis Partai Rakyat Demokratik (PRD), yakni Wiji Thukul, Petrus Bima Anugerah, Herman Hendrawan, dan Suyat. Sementara, Gilang ditemukan tewas di hutan Magetan pada 23 Mei 1998.
Editor : Ali Masduki
Artikel Terkait
