JAKARTA, iNews.id - Pemerintah Indonesia tengah fokus mendorong investasi baik di dalam ataupun luar negeri. Untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan dan pembangunan ekonomi, langkah strategis yang dilakukan adalah menjaga stabilitas ekonomi di dalam negeri.
Direktur Utama Bank Mandiri Darmawan Junaidi mengatakan, pihaknya menyadari penuh upaya dan berkomitmen kuat untuk mendukung pemerintah dan dunia usaha di Indonesia agar mampu menjadi destinasi investasi para pemilik modal dan korporasi pengelola aset.
"Melalui Mandiri Investment Forum, Bank Mandiri Group berharap calon investor memperoleh update informasi mengenai peluang investasi di Indonesia dan sederet reformasi kebijakan yang telah diperkenalkan pemerintah untuk menggaet para investor. Lewat forum ini, Bank Mandiri Group berkomitmen memberi kontribusi dalam menangkap momentum pertumbuhan ekonomi dari dampak pandemi Covid-19," katanya dalam Konferensi Pers Mandiri Investment Forum (MIF) 2022 di Jakarta, Rabu (9/2).
Forum bertajuk "Recapturing the Growth Momentum" ini merupakan hasil kolaborasi Bank Mandiri dan Mandiri Sekuritas yang disokong oleh Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), dimana tahun ini merupakan edisi ke-11 penyelenggaraan MIF. Berbicara kepada lebih dari 20.000 ribu investor, termasuk lebih dari 700 investor asing atau perusahaan asing, perwakilan kedutaan besar, dan nasabah Kantor Luar Negeri Bank Mandiri yang mengelola aset hingga lebih dari US$ 4 triliun,
Darmawan mengatakan MIF merupakan kesempatan yang tepat untuk mempromosikan bisnis di Indonesia, karena investor dapat berkomunikasi langsung dengan para pengambil keputusan, baik di Pemerintahan maupun di korporasi kategori layak investasi.
Presiden Joko Widodo dalam sambutan yang telah direkam sebelumnya mengungkapkan harapannya agar event MIF 2022 dapat menunjukan potensi dan peluang bisnis di Indonesia untuk ditawarkan kepada para investor dari 40 negara yang hadir dalam kesempatan itu.
Menurutnya, tahun 2022 akan menjadi momentum pemulihan ekonomi, setelah keberhasilan Indonesia mengendalikan pandemi covid dalam 2 tahun terakhir dengan berbagai respon kebijakan, termasuk dalam bidang ekonomi. Hal ini ditunjukkan oleh beberapa indikator menunjukkan adanya perbaikan ekonomi pada akhir 2021, seperti indikator pertumbuhan ekonomi triwulan IV 2021 yang sebesar 5,02% yoy, lalu pertumbuhan investasi.sebesar 9% yoy menjadi Rp 901 triliun pada Desember 2021 serta indeks Purchasing Managers' Index (PMI) Manufaktur Indonesia di level 53,7 pada Januari 2022, yang berada di level ekspansif.
Untuk itu, Presiden mengingatkan bahwa berbagai momentum pemulihan ekonomi itu harus dijaga dan reformasi struktural harus terus dilanjutkan.
Sebagai respons dalam menjawab tantangan dan peluang investasi di Indonesia, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati optimis tahun 2022 ruang pertumbuhan ekonomi semakin terbuka. Hal ini sesuai dengan langkah-langkah fiskal pada tahun 2020 dan 2021 yang diperkuat untuk memitigasi dampak pandemi Covid-19 dan mempercepat pemulihan ekonomi.
Program Pemulihan Ekonomi Nasional telah dialokasikan untuk kesehatan, bantuan sosial, dukungan korporasi dan UMKM, serta berbagai program prioritas. Sri Mulyani menambahkan, kebijakan fiskal di 2022 akan terus mendukung percepatan pemulihan ekonomi dan juga sosial yang bertujuan untuk mewujudkan APBN sehat dengan memperkuat reformasi struktural.
Kebijakan fiskal 2022 lanjutnya bertujuan untuk memberikan landasan yang kokoh bagi perekonomian, antara lain melalui defisit yang adaptif pada pemulihan ekonomi yang berkelanjutan serta menghadapi ketidakpastian global. "Kementerian Keuangan tetap antisipatif, responsif dan fleksibel dalam menanggapi ketidakpastian dengan tetap mencerminkan optimisme dan kehati-hatian," paparnya.
Untuk mencapai tujuan tersebut, APBN 2022 akan fokus pada enam sasaran utama yaitu melanjutkan upaya mitigasi ketidakpastian pandemi, menjaga keberlanjutan program perlindungan sosial, memperkuat agenda pembangunan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing, melanjutkan pembangunan infrastruktur dan meningkatkan adaptasi teknologi, memperkuat desentralisasi fiskal, melanjutkan reformasi anggaran termasuk reformasi perpajakan.
Sejalan dengan hal itu, digitalisasi ekonomi yang semakin masif juga menjadi topik utama yang akan dibahas dalam MIF kali ini. Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmofjo dalam sambutannya menjelaskan selama pandemi berlangsung, teknologi digital telah membantu masyarakat untuk melewati krisis kesehatan.
Kini, aktivitas bisnis dari seluruh sektor telah beranjak ke teknologi digital digital untuk mengelola bisnis. Untuk itu menurut Kartika, BUMN harus gesit dan adaptif dalam menyambut tren digitalisasi agar dapat bersaing dan bertahan. Baik melalui investasi teknologi informasi (TI) maupun Sumber Daya Manusia (SDM) harus dipersiapkan.
“Digitalisasi saat ini telah menjadi gerakan global, seluruh perusahaan termasuk BUMN perlu menyiapkan dan mengimplementasi strategi serta rencana transformasi bisnis guna mengantisipasi tren digital dan beralih ke pengembangan di sektor berkelanjutan (ESG) secara lebih matang dan strategis," terang Kartika.
Editor : Arif Ardliyanto
Artikel Terkait
