SURABAYA, iNewsSurabaya.id - Pakar Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Airlangga (Fisip Unair) Prof Antun Mardiyanta menyoroti rencana pemindahan ASN ke IKN
Sebagaimana diketahui, sejak Oktober 2023 lalu, Pemerintah telah mengumumkan keputusan untuk memindahkan Aparatur Sipil Negara (ASN) ke Ibu Kota Nusantara atau IKN.
Langkah itu menuai beragam reaksi di kalangan masyarakat terutama di kalangan akademisi dan ahli kebijakan publik.
Rencana pemindahan ASN ke IKN menjadi rencana yang logis terkait pembentukan ibukota baru yang ditetapkan dalam UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN.
Namun, legitimasi pembentukan UU yang tidak diketahui oleh masyarakat menjadikan kebijakan itu terkesan terburu buru.
“Kebijakan strategis ini memang sangat baik namun, kurangnya ruang partisipasi publik membuat kebijakan ini terlihat terburu buru. Mengingat pembentukan kebijakan relatif singkat yaitu hanya 43 hari, membuat kebijakan strategis ini akan menjadi legacy Presiden Joko Widodo dikemudian hari,” ujar Prof Antun Mardiyanta.
Menurutnya, kurangnya partisipasi publik itu akan mempengaruhi proses pengimplementasiannya. Proses pemindahan ASN yang sudah di cicil sejak tahun 2023, memiliki target pelaksanaan HUT RI yang ke-79 di IKN.
"Hal itu bisa dipahami sebagai upaya presiden Joko Widodo untuk mencapai perputaran roda IKN sebelum masa jabatannya berakhir di Oktober 2024,” jelas Prof Antun.
Tidak hanya itu, pemenang pemilihan presiden 2024 juga menjanjikan untuk melanjutkan kebijakan sinergis ini.
“Calon presiden selanjutnya juga sudah memberikan janji untuk melanjutkan kebijakan terkait IKN. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir bahwa legacy IKN tidak terwujud,” imbuhnya.
Editor : Ali Masduki
Artikel Terkait
