SURABAYA, iNewsSurabaya.id - LSF menyadari bahwa hanya kebijakan Surat Tanda Lulus Sensor (STLS) tidak cukup untuk melindungi masyarakat dari dampak negatif film dan iklan. Oleh karena itu, LSF memperkenalkan Gerakan Nasional Budaya Sensor Mandiri (GNBSM) sebagai solusi inovatif.
Pada acara di Ballroom Hotel Movenpick Surabaya, Jawa Timur, Saptari Novia Stri, S.H., Ketua Subkomisi Hukum dan Advokasi Komisi II, mewakili LSF dalam menyampaikan pentingnya GNBSM. Universitas Muhammadiyah Surabaya juga turut mendukung inisiatif ini.
Dr. Ma’ruf Sya’ban, S.T, S.E, M.AK, Wakil Rektor III Universitas Muhammadiyah, menekankan perlunya LSF untuk menjadi lembaga yang tidak hanya menyensor film, tetapi juga memberikan edukasi kepada masyarakat.
Menurut Hardly Stefano Fenelon Pariela, SE., M.KP, Anggota Dewan Pengawas LPP TVRI, hadirnya LSF penting untuk memastikan bahwa nilai-nilai budaya dalam film tidak bertentangan dengan budaya Indonesia.
"Dalam era Disrupsi Digital, literasi film menjadi semakin penting," katanya.
Dengan adanya MoU dengan universitas-universitas, termasuk Universitas Muhammadiyah Surabaya, GNBSM akan semakin diperkuat.
Editor : Arif Ardliyanto
Artikel Terkait
