Lebih lanjut, Dekan FH Unair Iman Prihandono menyebut Khofifah mampu mewujudkan orkestrasi yang harmoni di Jatim. Ia terutama menyoroti tiga hal dalam tiga tahun Khofifah-Emil.
Pertama dalam kaitannya konflik masyarakat, menurutnya dalam tiga tahun ini Khofifah-Emil mampu menjaga suasana yang kondusif di Jatim.
"Jatim ini strategis sekali, sebagai hub Indonesia timur dan banyak PSN yang ada di Jatim. Potensi adanya konflik agraria tentu tidak bisa diabaikan. Tapi kalau dibandingkan yang ramai saat ini di Wadas Jateng, rasanya Jatim ini lebih bisa terkendali. Tidak ada hal yang sangat menonjol dan itu membuktikan kemampuan manajemen konflik Jatim jadi kunci penting," tuturnya.
Kemudian, dalam kaitannya soal perlindungan buruh. Jatim yang memiliki ribuan industri, Jatim menjadi rumah bagi kalangan buruh.
"Masalah upah selalu jadi isu menarik. Gubernur Khofifah dalam menentukan UMK dalam tiga tahun ini relatif bisa diterima dengan tidak menimbulkan gejolak. Beda dengan daerah lain seperti DKI Jakarta misalnya, mengeluarkan kebijakan upah yang berbeda dengan aturan dan jadi polemik. Yang seperti itu tidak terjadi di Jatim," tegasnya.
Sementara itu, Deputi Bidang Kebijakan Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara di Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI Dr Muhammad Taufiq yang juga memiliki kesepahaman dengan para akademisi Unair itu menambahkan, tentang PR serta tantangan yang dihadapi Khofifah-Emil dalam menyelesaikan amanahnya dua tahun ke depan.
Dimana menurutnya, tantangan terbesar Khofifah-Emil dalam memaksimalkan perwujudan reformasi birokrasi adalah digitalisasi.
"Tantangan ke depan adalah digitalisasi. Ibu Gubernur harus merubah cara-cara kerja konvensional ke arah digitalisasi. Cara kerja yang berubah akan juga merubah cara melayani. Yang harus disiapkan adalah tentang mindset, harus bisa menjalankan sistem teamwork dan harus didukung dengan kompetensi yang memadai," pungkasnya.
Editor : Ali Masduki
Artikel Terkait
