SURABAYA, iNewsSurabaya.id – Penguatan sistem penegakan hukum dengan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas menjadi hal yang perlu diwujudkan Indonesia kedepan. Indonesia dinilai perlu mencontoh negara-negara seperti Denmark, Finlandia, dan Selandia Baru agar tingkat korupsi dapat ditekan.
Menurut Dr. (Cand.) Shri Hardjuno Wiwoho, S.H., M.M, pemerintah harus membangun sistem pencegahan korupsi yang efektif.
Caranya dengan melibatkan seluruh stakeholder.
“Masyarakat sipil juga harus berperan aktif dalam mengawasi jalannya pemerintahan, melaporkan indikasi korupsi, dan menuntut pertanggungjawaban dari para pejabat publik,” ujar Hardjuno di Surabaya, Rabu (19/6/2024).
Menurutnya, korupsi sudah sangat meluas secara sistemik merasuk ke semua sektor di pusat dan di daerah yang diduga melibatkan eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Karena itu korupsi digolongkan sebagai kejahatan luar biasa (extra ordinary crimes) yang mempengaruhi semua tatanan masyarakat dan ekonomi dalam segala tingkatan.
“Kasus korupsi menjadi penyakit kronis yang menggerogoti sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia,” jelasnya.
Editor : Arif Ardliyanto
Artikel Terkait
