Kementerian Perdagangan saat ini sedang mempertimbangkan usulan Komite Anti Dumping untuk mengenakan tarif BMAD sebesar 200% pada 7 kategori industri. Namun, Kasali khawatir kebijakan tersebut justru akan memicu gelombang PHK baru, kenaikan harga barang, dan menghambat pertumbuhan.
Dikabarkan sebanyak 21 pabrik tekstil tutup dan ribuan pekerja terkena PHK, dengan 31 pabrik lainnya menyusul, akibat banjir impor ilegal. "Yang terjadi saat ini, asosiasi kosmetik, alat elektronik, dan keramik ikut meminta perlindungan. Padahal, masing-masing berbeda kasusnya," tegas Prof. Rhenald.
Ia menyoroti bahwa asosiasi industri harus berpikir lebih strategis, mengatasi struktur industri, dukungan bahan baku, serta biaya modal dan energi yang mahal. "Industri tekstil memang terpukul, tetapi elektronik dan keramik harus membangun struktur industri yang kuat dengan insentif pemerintah."
Kasali juga menyoroti bahwa produk keramik lokal (HS Code 6907.23) memiliki potensi besar karena Indonesia kaya akan tanah liat. "Keramik red body Indonesia bisa semakin bersaing jika diberi insentif. Sedangkan China fokus pada keramik Porselen (HS code 6907.21) karena kaolin yang berlimpah."
Solusi Jangka Panjang atau Jalan Pintas?
Prof. Rhenald mengingatkan agar pelaku usaha tidak mencari jalan pintas dengan BMAD yang tinggi. "Tarif anti dumping ratusan persen bukan solusi terbaik. Situasi ini bisa memicu pembalasan pada kategori industri lain yang menjadi komoditas ekspor Indonesia."
Dengan meningkatnya tekanan dan kompleksitas perdagangan global, kebijakan proteksionis seperti BMAD harus dipertimbangkan dengan matang untuk menghindari dampak negatif yang lebih luas.
Editor : Arif Ardliyanto
Artikel Terkait
