JAKARTA, iNewsSurabaya.id - Jagat media sosial kembali diguncang dengan kebocoran data besar-besaran yang melibatkan data pribadi sejumlah tokoh penting. Kali ini, data NPWP Presiden Joko Widodo (Jokowi), Menteri Keuangan Sri Mulyani, hingga enam juta NPWP lainnya tersebar luas di platform X (sebelumnya Twitter). Kebocoran ini menjadi viral dan memicu kekhawatiran publik.
Dikutip dari iNews.id, melalui cuitan akun @secgron yang mendapatkan lebih dari 20.000 likes dan ditonton oleh 1,1 juta orang, data tersebut kini diperjualbelikan secara bebas dengan harga hanya Rp150 juta.
"Sebanyak 6 juta data NPWP diperjualbelikan dengan harga sekitar Rp150 juta. Data yang bocor di antaranya NIK, NPWP, alamat, nomor telepon, email, dan lain-lain. Data milik Jokowi, Gibran, Kaesang, Menkominfo, Sri Mulyani, dan menteri lainnya juga disertakan dalam sampel yang diberikan oleh pelaku,” tulis cuitan tersebut.
Data yang bocor mencakup berbagai informasi sensitif seperti NIK, NPWP, nama, alamat, hingga lokasi Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Dugaan kuat mengarah pada hacker bernama Brojka yang diduga menjadi dalang di balik kebocoran ini.
"Field di dalam sampel mencakup nik, npwp, nama, alamat, kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, kode KLU, KLU, nama KPP, nama Kanwil, nomor telepon, fax, email, tempat dan tanggal lahir, status PKP, tanggal pengukuhan PKP, jenis WP, serta badan hukum. Berikut 25 nama teratas yang termasuk dalam 10.000 sampel," ungkap cuitan tersebut lebih lanjut.
Kebocoran data ini memicu reaksi keras dari netizen. Beberapa di antaranya mengekspresikan kecurigaan apakah peristiwa ini digunakan untuk menutupi kasus lain yang sedang mencuat.
"Bjorka lagi. Coba tebak kasus apa yang sedang dicoba untuk ditutupi?" tulis akun @uyeuyeuyeee dengan nada sarkastis.
Tidak sedikit pula netizen yang mengutarakan kekecewaan mereka terhadap pemerintah terkait lemahnya perlindungan data. Akun @agunsux menulis, “Tidak ada berita menyenangkan dari pemerintah ini," mengisyaratkan kekecewaan mendalam.
Kebocoran data yang melibatkan pejabat tinggi negara tentu menambah kekhawatiran publik akan keamanan data pribadi. Masyarakat kini menunggu respons dan langkah pemerintah untuk menangani kasus ini.
Editor : Arif Ardliyanto
