Lebih jauh dia berharap, sebagai provinsi dengan penduduk yang besar, Jatim seharusnya memiliki lembaga pengawas anak independen dalam hal ini Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD). “Karena lembaga pengawas ini bisa menjadi mitra strategis pemerintah dalam memahami isu terkait kekerasan anak,” terangnya.
Editor : Arif Ardliyanto
Artikel Terkait