SURABAYA, iNews.id - Tim Nasional Percepatan Penanganan Kemiskinan (TNP2K) berharap pada 2022, angka kemiskinan di Jawa Timur (Jatim) kembali turun minimal 1 digit dari 10,59 persen menjadi 9 persen sekian.
"Tahun ini kami berharap angka kemiskinan di Jatim bisa turun lagi 1 digit setelah disurvei BPS (Badan Pusat Statistik) bulan ini," kata Sekretaris Eksekutif Tim Nasional Percepatan Penanganan Kemiskinan (TNP2K) Suprayoga Hadi saat Focus Group Discussion Membedah Angka Kemiskinan Provinsi Jawa Tımur di Surabaya, Rabu (9/3/2022) malam.
Menurutnya, apa yang sudah dilalukan oleh Provinsi Jatim dengan tagline Optimis Jatim Bangkit sudah bagus dan harapannya bisa diadopsi oleh daerah lain.
"Di Jatim kami apresiasi karena banyak inisiatif lokal didukung sumberdaya manusia dalam percepatan penanganan kemiskinan. Bisa menjasi contoh daerah lain," jelasnya.
Kepala BPS Jatim, Dadang Hardiwan menyebut tagline Optimis Jatim Bangkit yang diangkat Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa sangat relevan dengan capaian statistik angka penurunan kemiskinan dalam waktu beberapa tahun terakhir.
"Seperti diketahui, dalam indikator penurunan angka kemiskinan, Jawa Timur mencatat rekor penurunan angka kemiskinan di tengah pandemi COVID-19," katanya.
Prestasi penurunan angka kemiskinan terjadi di perkotaan dan perdesaan pada periode Maret hingga September 2021.
Catatan BPS di periode tersebut penurunan angka kemiskinan mencapai 313.130 jiwa dengan jumlah tertinggi nasional.
Di bawahnya ada Jawa Barat sebesar 190.480 jiwa, Jawa Tengah 175.740 jiwa, Lampung 76.910 jiwa, dan Sumatera Utara 70.790 jiwa.
Data tersebut berhasil mengoreksi angka kemiskinan Jatim dari 4,57 juta jiwa (11,40%) menjadi 4,25 juta jiwa (10,59%) atau turun 0,81 persen.
Capaian prestasi juga terjadi pada penurunan kemiakinan perdesaan pada periode September 2020 hingga September 2021 sebesar 1,37 prosen.
Penurunan ini tertinggi sepanjang dekade 10 tahun terakhir.
Di perdesaan, penurunan angka kemiskinan terjadi dari 15,16 persen pada September 2020 menjadi 13,79 persen pada September 2021 atau terkoreksi minus 1,37 poin.
Sedangkan pada periode yang sama di perkotaan, angka kemiskinan turun dari 8,37 persen menjadi 7,99 persen atau terkoreksi minus 0,38 persen.
Dengan menurunnya angka kemiskinan di perdesaan dan perkotaan, disparitas angka kemiskinan pun semakin kecil antara kedua wilayah, yakni turun dari 8,24 persen pada September 2018 menjadi 5,8 persen pada September 2021.
"Tidak hanya dalam penurunan kemiskinan, statistik dalam pertumbuhan ekonomi dan pengendalian laju inflasi juga menunjukkan Jatim benar-benar bangkit dari pandemi Covid-19," kata Dadang.
Sementara itu, menurut Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak, FGD digelar dalam rangka menyusun strategi tidak hanya untuk menangani kemiskinan, namun juga kemiskinan ekstrem.
Point kemiskinan ekstrem, kata Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Jawa Timur ini tidak ada dalam RPJMD, tapi ada dalam target Tujuan Pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs).
"Karena itu akan dirumuskan bagaimana penanganan kemiskinan tidak hanya dengan bantuan sosial atau charity, namun juga dengan pendekatan pemberdayaan agar status kemiskinan ekstrem bisa dengan cepat berubah menjadi tidak miskin," tutupnya.
Editor : Ali Masduki
Artikel Terkait
