SURABAYA, iNewsSurabaya – Perbedaan angka kemiskinan Indonesia antara Badan Pusat Statistik (BPS) dan Bank Dunia kembali menjadi sorotan. Ternyata, perbedaan ini bukan disebabkan oleh data yang berbeda, melainkan perbedaan metodologi dan tujuan pengukuran.
Bank Dunia sendiri mengakui bahwa data garis kemiskinan (GK) BPS lebih relevan untuk kebijakan domestik Indonesia.
Dalam lembar fakta terbaru, Bank Dunia menjelaskan bahwa garis kemiskinan nasional, seperti yang digunakan BPS, lebih tepat untuk pengambilan kebijakan di tingkat nasional.
Data Bank Dunia, di sisi lain, merupakan pengukuran internasional yang bertujuan untuk membandingkan kondisi kemiskinan antar negara dan memantau tren global.
"Garis kemiskinan nasional disusun oleh pemerintah dan disesuaikan untuk konteks spesifik suatu negara. Data tersebut digunakan untuk pengambilan kebijakan pada tingkat nasional, seperti dukungan terhadap kelompok miskin," tulis Bank Dunia.
Perbedaan metodologi terletak pada perhitungan garis kemiskinan. Bank Dunia mempertimbangkan perbedaan harga dari tiga aspek: perubahan waktu, perbedaan wilayah, dan perbedaan biaya hidup antar negara (Purchasing Power Parity/PPP).
BPS, dalam menghitung angka kemiskinan nasional, tidak menggunakan penyesuaian harga berdasarkan waktu atau PPP, karena fokusnya pada konteks nasional. Pendekatan perbedaan wilayah pun berbeda antara kedua lembaga.
Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan (KPK), Dedek Prayudi, menjelaskan sikap pemerintah terkait perbedaan ini.
"Meski angka Bank Dunia berharga untuk analisis global, Pemerintah Indonesia menyatakan tingkat kemiskinan nasional resmi yang diukur oleh BPS tetap menjadi referensi yang paling relevan untuk penyusunan kebijakan nasional," kata Dedek seperti dikutip dari Okezone.
Editor : Ali Masduki
Artikel Terkait
