Dedek menambahkan, data BPS memperhitungkan pola konsumsi lokal, variasi harga regional, dan realitas sosial-ekonomi Indonesia. Aspek-aspek ini dianggap lebih merefleksikan kondisi ekonomi nasional dan kebutuhan spesifik masyarakat Indonesia.
Oleh karena itu, pemerintah akan tetap menggunakan data BPS sebagai acuan kebijakan pengentasan kemiskinan.
Bank Dunia juga mencatat bahwa Indonesia baru saja beralih status dari negara berpendapatan menengah bawah (LMIC) menjadi negara berpendapatan menengah atas (UMIC). Dengan pendapatan nasional bruto (GDI) per kapita sebesar 4.870 dolar AS pada 2023, Indonesia masih jauh dari batas atas kategori UMIC (14.005 dolar AS).
Perubahan persentase penduduk miskin menurut Bank Dunia (68,3% di bawah standar UMIC pada 2024) mencerminkan peningkatan ambang batas kelompok tidak miskin dalam standar global, bukan berarti peningkatan jumlah penduduk miskin.
Singkatnya, perbedaan angka kemiskinan antara BPS dan Bank Dunia didasari oleh perbedaan metodologi dan tujuan pengukuran.
Data BPS, yang mempertimbangkan konteks lokal, tetap menjadi acuan utama pemerintah Indonesia dalam merumuskan kebijakan pengentasan kemiskinan.
Editor : Ali Masduki
Artikel Terkait
