SURABAYA, iNewsSurabaya.id – Di balik tren penurunan angka kemiskinan di Jawa Timur, tersimpan pekerjaan rumah besar yang belum sepenuhnya terselesaikan. Hingga 2025, sebanyak sekitar 3,8 juta jiwa masih tercatat hidup dalam kondisi miskin dan membutuhkan perhatian khusus dari pemerintah.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur menunjukkan, angka tersebut memang mengalami penurunan dibandingkan tahun 2024 yang mencapai 3,9 juta jiwa. Meski demikian, besarnya jumlah penduduk miskin dinilai masih memprihatinkan dan memerlukan langkah intervensi yang lebih terarah.
Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, Puguh Wiji Pamungkas, mengapresiasi penurunan angka kemiskinan tersebut. Menurutnya, capaian itu tidak lepas dari berbagai program dan kebijakan yang dijalankan Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Penurunan ini menandakan bahwa upaya pemerintah sudah berjalan. Namun, jika melihat jumlahnya, penduduk miskin di Jawa Timur masih sangat besar dan perlu penanganan yang lebih serius ke depan,” ujar legislator dari Fraksi PKS itu.
Tak hanya soal ekonomi, Puguh juga menyoroti kondisi kesehatan warga miskin yang masih memprihatinkan. Berdasarkan data BPS Jawa Timur, angka kesakitan penduduk miskin mencapai 41,05 persen, sebuah angka yang dinilai cukup tinggi.
Ironisnya, kondisi tersebut belum sepenuhnya diimbangi dengan perlindungan jaminan kesehatan. BPS mencatat, sekitar 36,70 persen penduduk miskin di Jawa Timur belum memiliki jaminan kesehatan.
“Ini menjadi ironi. Di saat pemerintah sudah mengalokasikan anggaran besar untuk BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI), masih ada jutaan penduduk miskin yang belum merasakan manfaat jaminan kesehatan,” tegas Puguh.
Editor : Arif Ardliyanto
Artikel Terkait
