SURABAYA, iNewsSurabaya.id – Nasib pengemudi ojek online atau driver transportasi berbasis aplikasi menjadi salah satu perhatian DPRD Jawa Timur. Dewan menilai perkembangan layanan transportasi online membuat pemerintah daerah perlu memiliki aturan yang mampu menata hubungan antara perusahaan aplikasi, pengemudi, hingga pengguna jasa.
Pembahasan tersebut mengemuka dalam rapat paripurna internal DPRD Jatim dengan agenda penyampaian penjelasan pengusul Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Jasa Transportasi Berbasis Aplikasi. Dalam pembahasan itu, posisi pengemudi yang menggantungkan penghasilan dari layanan transportasi online turut menjadi sorotan.
Juru Bicara Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Jatim, Ro'aitu Nafif Laha, mengatakan transportasi berbasis aplikasi kini telah berkembang jauh melampaui sekadar layanan pemesanan kendaraan.
Menurutnya, keberadaan transportasi online sudah menjadi bagian dari sistem transportasi sekaligus ekonomi digital di Jawa Timur.
“Jasa transportasi berbasis aplikasi di Jawa Timur tidak lagi sekadar menjadi inovasi pemesanan kendaraan, tetapi telah menjadi bagian dari sistem transportasi, terutama di kawasan perkotaan dan antarkawasan, sekaligus bagian dari ekonomi digital yang menyediakan sumber penghasilan bagi pengemudi,” kata Nafif saat membacakan nota penjelasan Bapemperda.
Nafif menjelaskan, ekosistem transportasi berbasis aplikasi melibatkan sejumlah pihak dengan kepentingan yang tidak selalu sama. Di dalamnya terdapat perusahaan aplikasi, perusahaan angkutan sewa khusus, pengemudi, serta masyarakat sebagai pengguna jasa.
Perbedaan posisi tersebut dinilai berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan dalam hubungan antarpihak. Karena itu, pemerintah daerah dinilai memiliki peran penting untuk memastikan penyelenggaraan transportasi online berjalan secara adil.
“Relasi yang tidak selalu seimbang tersebut menjadi alasan penting bagi Pemerintah Daerah untuk hadir sebagai regulator, pembina, fasilitator, dan pengawas sesuai kewenangannya, sehingga hak, kewajiban, manfaat, risiko, dan tanggung jawab antarpihak dapat ditempatkan secara lebih adil dan proporsional,” ujarnya.
Editor : Arif Ardliyanto
Artikel Terkait
