Ia pun mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama pemerintah kabupaten dan kota untuk segera melakukan kroscek serta pemutakhiran data penerima BPJS PBI di setiap daerah. Menurutnya, akurasi dan validitas data menjadi kunci agar bantuan sosial benar-benar tepat sasaran.
Puguh juga menyinggung masih adanya warga yang secara ekonomi tergolong mampu, namun justru tercatat sebagai penerima BPJS PBI. Kondisi ini dinilai merugikan masyarakat miskin yang seharusnya lebih berhak mendapatkan perlindungan kesehatan.
“Golongan yang tidak miskin harus segera dikeluarkan dari data penerima, lalu digantikan dengan mereka yang benar-benar membutuhkan,” jelasnya.
Sejalan dengan arahan Presiden Prabowo, Puguh menegaskan bahwa penduduk miskin berhak memperoleh jaminan kesehatan penuh, khususnya mereka yang masuk dalam kelompok desil 1 hingga 5, yakni kategori miskin dan rentan miskin.
“Pemerintah daerah harus memprioritaskan kelompok ini dan memastikan tidak ada lagi penduduk miskin yang tertinggal dari akses jaminan kesehatan,” pungkasnya.
Editor : Arif Ardliyanto
Artikel Terkait
