SURABAYA, iNewsSurabaya.id – Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Jatim) mendapat apresiasi tinggi dari Pemerintah Australia atas komitmennya dalam mewujudkan pengurangan risiko bencana yang inklusif.
Hal itu disampaikan langsung oleh Tim Stapleton, Minister Counsellor for Government and Human Development Kedutaan Besar Australia di Jakarta, usai mengunjungi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jatim, Jumat (7/2/2025).
Stapleton, dalam dialognya dengan Kepala Pelaksana BPBD Jatim, Gatot Soebroto, secara khusus memuji pembentukan Unit Layanan Disabilitas (ULD) di BPBD Jatim. ULD dinilai sebagai langkah strategis dalam memastikan pendekatan manajemen bencana yang lebih responsif terhadap kebutuhan penyandang disabilitas.
“Saya merasa sangat penting adanya keterlibatan teman-teman disabilitas dalam pembangunan negara. Langkah ini berguna untuk memastikan keselamatan dan keikutsertaan seluruh masyarakat dalam pengurangan risiko bencana,” ujar Stapleton.
Kunjungan Stapleton ke Jatim juga mencakup kunjungan ke Kabupaten Probolinggo dan Kota Gresik. Di Probolinggo, ia melihat pembangunan toilet publik ramah disabilitas yang melibatkan organisasi disabilitas setempat. Sementara di Gresik, ia mempelajari tantangan bencana banjir yang dihadapi para petani.
Gatot Soebroto menjelaskan, ULD dibentuk karena BPBD Jatim ingin ada penyebaran informasi mengenai potensi ancaman bencana kepada seluruh masyarakat Jatim termasuk para penyandang disabilitas.
"Edukasi dan sosialisasi tentang bencana alam kepada masyarakat berkebutuhan khusus sangat penting dilakukan," terangnya. Agar pesan tersampaikan dengan benar sesuai standar kebutuhan masing-masing disabilitas, maka pengelolaan ULD melibatkan langsung teman-teman disabilitas.
Joko Widodo, Ketua Forum Organisasi Penyandang Disabilitas (Opdis) Jatim, dan Maskurun, Ketua DPD Gerakan untuk Kesejahteraan Tuna Rungu Indonesia (Gerkatin) Jatim, yang merupakan perwakilan ULD, turut hadir dalam diskusi tersebut.
“Teman-teman di ULD sudah mampu mensosialisasikan program pengurangan risiko bencana ke organisasi disabilitas maupun sekolah luar biasa yang ada di Sidoarjo,” terangnya. Mereka berencana memperluas sosialisasi ke sekolah luar biasa (SLB) di Surabaya.
Maskurun menambahkan, para penyandang disabilitas semakin antusias mempelajari penanggulangan bencana. Bahkan, dalam perkemahan disabilitas rungu baru-baru ini, telah dipraktikkan penyampaian informasi bencana menggunakan bahasa isyarat.
Keberhasilan ini tak lepas dari peran program kemitraan antara Pemerintah Australia dan Indonesia di bidang Manajemen Risiko Bencana, yaitu Siap Siaga.
Ancilla Bere, Koordinator Provinsi Siap Siaga Jatim, menyebut BPBD Jatim sebagai benchmarking untuk penanganan bencana di Indonesia.
Kerja sama Siap Siaga dengan BPBD Jatim telah berlangsung selama enam tahun dan mencakup lima kabupaten mitra: Pacitan, Lumajang, Pasuruan, Sampang, dan Malang.
“Saya bisa melihat adanya kemitraan yang bagus antara Siap Siaga dan BPBD Jatim. Maka, melalui Siap Siaga, kami akan terus mendukung BPBD Jatim dan Pemerintah Indonesia dalam memastikan dampak yang berkelanjutan dari upaya manajemen risiko bencana dan perubahan iklim,” tambah Stapleton.
Siap Siaga juga berperan penting dalam mempercepat program Desa Tangguh Bencana (Destana) dan Kecamatan Tangguh Bencana (Kencana), serta mendukung pengembangan regulasi terkait manajemen bencana di Jatim. Program ini juga mendukung ketangguhan komunitas melalui kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik.
Selain berdiskusi, rombongan juga meninjau Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) BPBD Jatim dan Taman Edukasi Bencana, yang dilengkapi dengan fasilitas inovatif seperti Tenda Pendidikan Bencana (Tenpina), Mobil Edukasi Penanggulangan Bencana (Mosipena), dan simulator gempa.
Editor : Ali Masduki
Artikel Terkait
