SURABAYA, iNEWSSURABAYA.ID - Kolaborasi antara perguruan tinggi dan pemerintah dalam pengentasan kemiskinan semakin erat. Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos) bersama Forum Rektor Indonesia (FRI) resmi menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) pada 10 Februari 2025 di Graha Unesa, Surabaya.
Mengusung tema "Perguruan Tinggi sebagai Mitra Strategis Pemerintah dalam Pengentasan Kemiskinan," kerja sama ini diharapkan mampu menghadirkan solusi akademis yang lebih tepat sasaran.
FRI, yang menaungi sekitar 4.200 perguruan tinggi di Indonesia, berperan penting dalam merumuskan kebijakan berbasis riset untuk menyelesaikan persoalan nasional, termasuk kemiskinan. Ketua FRI sekaligus Rektor Universitas Negeri Surabaya (Unesa), Prof. Dr. Nurhasan, M.Kes., menegaskan urgensi kerja sama ini.
"Jika riset akademik dari perguruan tinggi dimanfaatkan secara optimal, maka kebijakan pengentasan kemiskinan dapat lebih tepat sasaran dan efektif. Kolaborasi ini bukan hanya penting, tetapi juga strategis dalam menciptakan solusi berkelanjutan," ujarnya.
Inisiatif kerja sama ini bermula dari pertemuan pada 7 Februari 2025, di mana Sekretaris Jenderal dan Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial Kemensos bertemu dengan 12 perguruan tinggi di Jawa Timur. Hasil diskusi tersebut memunculkan gagasan untuk memperluas kolaborasi dengan lebih banyak institusi akademik guna menangani kemiskinan ekstrem di wilayah ini.
Merespons arahan Menteri Sosial, hanya dalam dua hari, FRI bersama LLDIKTI Wilayah 7 berhasil mengundang 262 perguruan tinggi dengan 470 peserta. Hal ini menegaskan komitmen kuat dunia akademik dalam mendukung program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya prioritas kelima: pemberantasan kemiskinan.
Menteri Sosial Drs. H. Saifullah Yusuf menegaskan bahwa kerja sama ini harus berlanjut ke langkah konkret.
"Pertemuan ini tidak boleh berhenti hanya pada MoU atau MoA. Yang lebih penting adalah tindak lanjut nyata dalam bentuk program yang terukur dan berbasis desain," ujarnya.
Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), dari 24,04 juta penduduk miskin di Indonesia, sebanyak 12,62 juta orang (52,45%) berada di Pulau Jawa. Artinya, jika kemiskinan di Pulau Jawa dapat dituntaskan, maka lebih dari separuh persoalan kemiskinan nasional bisa teratasi.
Kolaborasi ini diyakini dapat menjadi solusi efektif dalam mengatasi masalah kemiskinan yang kompleks.
Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Prof. Dr. Fauzan, M.P., menyoroti pentingnya pemanfaatan sumber daya akademik dalam upaya ini.
"Perguruan tinggi memiliki tenaga ahli, hasil penelitian, serta program pengabdian masyarakat. Jika semua ini dikoordinasikan dengan baik, maka pengentasan kemiskinan akan berjalan lebih cepat dan tepat sasaran," jelasnya.
Keberhasilan kerja sama ini diharapkan dapat menjadi model bagi provinsi lain seperti Jawa Tengah, Jawa Barat, Banten, dan Yogyakarta. Dengan demikian, pengentasan kemiskinan di Indonesia dapat berlangsung secara lebih efektif, sistematis, dan menyeluruh.
Dengan sinergi antara Kemensos, perguruan tinggi, dan berbagai pemangku kepentingan, Indonesia optimistis mampu menekan angka kemiskinan secara signifikan.
Editor : Arif Ardliyanto
Artikel Terkait
