Yang lebih mengkhawatirkan, 88 persen hotel memprediksi akan melakukan PHK, 58 persen berisiko gagal bayar pinjaman bank, dan 48 persen terancam tutup akibat defisit operasional.
PHRI berharap pemerintah bisa lebih bijak dalam menerapkan efisiensi anggaran. Dwi menegaskan bahwa rapat, seminar, dan kegiatan resmi pemerintah di hotel menyumbang hingga 55 persen dari pendapatan industri perhotelan. “Kami setuju efisiensi, tapi jangan hilangkan seluruh kegiatan di hotel,” pintanya.
Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur mencatat, Tingkat Penghunian Kamar (TPK) hotel berbintang di bulan Februari 2025 berada di angka 47,80 persen, sedikit menurun dibanding Januari 2025 yang sebesar 47,83 persen. Sementara itu, TPK hotel non-bintang justru anjlok ke 21,28 persen, turun dari 21,96 persen.
Artinya, dari setiap 100 kamar hotel berbintang di Jatim, hanya sekitar 47–48 kamar yang terisi setiap malam.
Editor : Arif Ardliyanto
Artikel Terkait
