SURABAYA, iNEWSSURABAYA.ID – Dunia ketenagakerjaan di Indonesia kembali diguncang. Berdasarkan data resmi dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), hingga Februari 2025 tercatat sebanyak 18.610 pekerja di Indonesia terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Dari jumlah tersebut, Jawa Timur menyumbang 978 pekerja yang kehilangan pekerjaan.
Provinsi dengan angka PHK tertinggi masih dipegang oleh Jawa Tengah dengan total 10.677 pekerja, disusul Riau (3.530 pekerja), DKI Jakarta (2.650 pekerja), Jawa Timur (978 pekerja), Banten (411 pekerja), dan Bali (87 pekerja).
Gubernur Jatim Pastikan Tidak Akan Ada Gelombang PHK Berikutnya
Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menyatakan bahwa pihaknya telah mengambil langkah cepat dengan menggelar pertemuan bersama Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jawa Timur. Pertemuan tersebut bertujuan untuk mencari solusi jangka pendek dan jangka panjang terhadap tekanan ekonomi yang sedang dihadapi pelaku usaha.
“Kami bertemu dengan Apindo dan menyepakati bahwa tidak akan ada PHK lanjutan. Jika terjadi penurunan produksi, solusi yang diambil adalah pengurangan jam dan hari kerja, bukan PHK,” tegas Khofifah saat ditemui di Jatim Expo, Kamis (10/4/2025).
Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Timur, Adik Dwi Putranto, mengungkapkan bahwa tren PHK di Jawa Timur sebenarnya sudah terjadi sejak beberapa waktu lalu. Sektor-sektor industri seperti alas kaki, tekstil, dan furnitur menjadi yang paling terdampak, utamanya akibat melemahnya daya beli masyarakat.
“Kami memahami tekanan yang dihadapi industri. Namun, pelaku usaha kini sudah sepakat untuk tidak melakukan PHK lagi, melainkan cukup dengan mengurangi jam kerja,” ujarnya.
Dalam kesempatan terpisah, Ketua Dewan Pembina Apindo Jawa Timur, Alim Markus, menekankan bahwa pihaknya memilih jalur yang lebih humanis dan solutif untuk menangani pekerja terdampak.
“Kami tidak melakukan PHK. Para pekerja akan kami salurkan ke perusahaan-perusahaan baru yang sedang membutuhkan tenaga kerja,” jelasnya.
Meskipun angka PHK secara nasional cukup mencemaskan, Jawa Timur menunjukkan komitmen kuat untuk melindungi tenaga kerja. Kolaborasi antara pemerintah provinsi, pengusaha, dan asosiasi bisnis diharapkan mampu mencegah gelombang PHK lanjutan serta menjaga stabilitas sektor ketenagakerjaan di tengah ketidakpastian ekonomi.
Editor : Arif Ardliyanto
Artikel Terkait
