SURABAYA, iNEWSSURABAYA.ID – Pernyataan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang mewacanakan vasektomi sebagai syarat wajib untuk menerima bantuan sosial (bansos) dan beasiswa, memicu perdebatan panas di media sosial. Wacana ini pertama kali mencuat melalui unggahan akun X (Twitter) @ARSIPAJA pada 29 April 2025.
Unggahan tersebut mengutip berita berjudul "Dedi Mulyadi Wajibkan KB Vasektomi untuk Penerima Bansos: Berhenti Bikin Anak Kalau Tak Sanggup!", yang kemudian viral dengan lebih dari 4,2 juta tayangan, 68 ribu suka, dan 12 ribu kutipan. Respons netizen pun terbagi antara yang mendukung dan yang mengecam gagasan tersebut.
Sebagian warganet menyambut baik wacana ini sebagai langkah realistis untuk mengatasi persoalan kemiskinan struktural dan ledakan populasi.
Pengguna X @Florahara25 menanggapi, "Padahal di situ tertulis berhenti punya anak bukan gak boleh punya anak. Jujur ini program bagus, berhenti kalau nggak sanggup. Jangan bikin anakmu melarat."
Netizen lain, @annisarasy, menyatakan dukungannya dengan lantang, "Aku muak banget liat keluarga yang ekonomi terbatas tapi anaknya 4-5, akhirnya nyusahin orang sekitar. Harusnya gak cuma vasektomi, tapi semua KB jangka panjang."
Namun, tidak sedikit yang menilai kebijakan ini terlalu ekstrem dan melanggar hak asasi manusia. Akun X @sunghars berkomentar sinis, "Tau Hak Asasi Manusia gak sih? Lu kira yang punya hak hidup cuma orang kaya doang?"
Editor : Arif Ardliyanto
Artikel Terkait
