MOJOKERTO, iNewsSurabaya.id – Pemerintah Kabupaten Mojokerto akan menyelenggarakan proses job fit atau uji kesesuaian jabatan bagi para pejabat eselon II B pada Juli 2025. Proses ini dirancang untuk memperkuat kinerja pemerintahan dan memastikan setiap posisi strategis diisi oleh individu yang tepat.
Inisiatif ini digagas oleh Tim Transisi dan Percepatan Pembangunan Kabupaten Mojokerto yang dipimpin oleh KH Asep Saifuddin Chalim. Dalam keterangannya, Kiai Asep menyatakan bahwa terdapat sekitar 38 pejabat yang akan mengikuti uji kelayakan ini.
“Prinsip kami jelas, the right man on the right place. Tidak ada yang akan di-nonjob-kan, dan kami pastikan tidak ada praktik jual beli jabatan. Jika ada yang bermain, pasti kami curigai dan tindak,” tegasnya saat ditemui di Universitas KH. Abdul Chalim, Pacet, Minggu malam (29/6/2025).
Pelaksanaan job fit ini akan diawasi langsung oleh tim seleksi dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Kendati demikian, keputusan akhir tetap berada di tangan Bupati Mojokerto sebagai pejabat pembina kepegawaian.
“Tim dari provinsi hanya memantau. Keputusan tetap pada kepala daerah karena beliau yang paham kebutuhan daerahnya,” ujar Kiai Asep.
Menurut Kiai Asep, rotasi jabatan merupakan langkah strategis untuk menjaga semangat dan kreativitas para aparatur sipil negara (ASN). Terlalu lama berada di satu posisi, kata dia, bisa menimbulkan kejenuhan dan menurunkan produktivitas.
“Kami ingin birokrasi yang dinamis dan adaptif. Penyegaran jabatan adalah cara menjaga profesionalitas dan efektivitas layanan publik,” ungkap tokoh yang juga Pengasuh Ponpes Amanatul Ummah ini.
Saat ini, empat jabatan penting di lingkungan Pemkab Mojokerto masih dijabat oleh pelaksana tugas (Plt), yakni: Sekretaris DPRD, Kepala Dinas Kominfo, Direktur RSUD dr. Soekandar dan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag)
Namun, Kiai Asep menegaskan bahwa job fit tidak semata-mata untuk mengisi kekosongan jabatan. Fokus utama adalah menempatkan pejabat sesuai kompetensi dan kebutuhan organisasi.
“Bisa saja jabatan kosong diisi melalui rotasi dari pejabat OPD lain. Semua berdasarkan kecocokan dan kapabilitas,” jelasnya.
Lebih lanjut, Kiai Asep menegaskan komitmen Bupati Muhammad Albarra dan Wakil Bupati Muhammad Rizal Octavian dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dari praktik curang, termasuk percaloan jabatan.
“Tidak ada itu istilah OPD basah lalu dijadikan objek transaksi. Kalau ada oknum yang nekat bermain, akan kami tindak tegas. Ini bagian dari reformasi birokrasi,” tegasnya.
Job fit kali ini juga menyasar beberapa organisasi perangkat daerah yang berkaitan langsung dengan sektor strategis, termasuk yang berperan dalam peningkatan pendapatan asli daerah (PAD). Optimalisasi PAD menjadi fokus Pemkab Mojokerto dalam mewujudkan kemandirian fiskal.
Menutup pernyataannya, Kiai Asep mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk media dan kalangan akademisi, untuk turut serta mengawal proses reformasi birokrasi di Mojokerto.
“Kita semua punya peran dalam membangun Mojokerto yang maju, adil, dan makmur. Mari kita kawal bersama demi masa depan yang lebih baik,” pungkasnya.
Editor : Arif Ardliyanto
Artikel Terkait
