Penurunan kapasitas dan jumlah kapal membuat kendaraan berat, khususnya truk dengan tiga sumbu atau lebih, terpaksa menunggu berjam-jam hingga berhari-hari. Beberapa antrean bahkan disebut telah mencapai puluhan kilometer, mengganggu kelancaran logistik antarwilayah.
Situasi kian diperparah karena waktu tunggu kapal LCT yang cukup lama. Setelah menurunkan muatan di Gilimanuk, kapal harus kembali lagi ke Ketapang sebelum dapat memuat truk lainnya.
Sebagai solusi tambahan, Gubernur Khofifah juga mengusulkan kepada Kementerian Perhubungan agar Pelabuhan Jangkar di Situbondo diaktifkan kembali. Namun, penggunaan pelabuhan ini diarahkan khusus bagi truk dengan bobot di bawah 40 ton yang telah melewati jembatan timbang Sedarum, Pasuruan.
“Sebelum masuk Alas Baluran, kami minta dilakukan deviasi jalur feri dari Jangkar langsung ke Gilimanuk, khusus untuk kapal berkapasitas besar,” terang Nyono.
Kendati pengelolaan Pelabuhan Ketapang berada di bawah PT ASDP Indonesia Ferry, dan izin operasional kapal dikendalikan oleh Syahbandar Tanjung Wangi dan Dirjen Perhubungan Darat, Pemprov Jatim menegaskan bahwa mereka tak bisa tinggal diam.
“Ini menyangkut arus logistik nasional dan mobilitas warga Jatim. Maka kami harus bertindak,” tegas Nyono.
Pemprov juga mengaku terus melakukan komunikasi intens dengan Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah XI Jatim-Bali guna mempercepat tindak lanjut surat gubernur.
Editor : Arif Ardliyanto
Artikel Terkait
