SURABAYA, iNewsSurabaya.id – Pemerintah Provinsi Jawa Timur mendesak Kementerian Perhubungan segera menambah armada kapal penyeberangan di lintas Ketapang–Gilimanuk. Langkah ini diambil menyusul antrean panjang kendaraan, terutama truk bermuatan berat, yang kian mengular akibat minimnya kapal beroperasi pasca kecelakaan laut.
Kepala Dinas Perhubungan Jawa Timur, Nyono, menyatakan bahwa Gubernur Khofifah Indar Parawansa telah mengirimkan surat resmi kepada Menteri Perhubungan guna menyampaikan kondisi darurat yang terjadi di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi.
“Surat resminya akan dikirimkan hari Senin. Namun, komunikasi awal sudah kami lakukan melalui WhatsApp kepada Dirjen Perhubungan Laut dan Direktur Transportasi ASDP,” ujar Nyono pada Sabtu (26/7/2027).
Penurunan drastis jumlah kapal yang beroperasi terjadi setelah insiden tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya pada 2 Juli 2025. Dari 15 kapal yang sebelumnya melayani jalur Ketapang–Gilimanuk, kini hanya 6 kapal yang mendapat izin operasional.
Pembatasan ini dilakukan oleh otoritas keselamatan pelayaran sebagai bagian dari evaluasi menyeluruh. Dampaknya signifikan: kapal jenis Landing Craft Tank (LCT) yang biasa membawa truk-truk besar kini hanya diperbolehkan mengangkut seperempat kapasitas semula.
“Kapal yang dulunya bisa mengangkut 20 kendaraan, kini hanya bisa membawa 5. Sementara jumlah armada pun tinggal enam. Tentu ini menimbulkan antrean panjang,” jelas Nyono.
Penurunan kapasitas dan jumlah kapal membuat kendaraan berat, khususnya truk dengan tiga sumbu atau lebih, terpaksa menunggu berjam-jam hingga berhari-hari. Beberapa antrean bahkan disebut telah mencapai puluhan kilometer, mengganggu kelancaran logistik antarwilayah.
Situasi kian diperparah karena waktu tunggu kapal LCT yang cukup lama. Setelah menurunkan muatan di Gilimanuk, kapal harus kembali lagi ke Ketapang sebelum dapat memuat truk lainnya.
Sebagai solusi tambahan, Gubernur Khofifah juga mengusulkan kepada Kementerian Perhubungan agar Pelabuhan Jangkar di Situbondo diaktifkan kembali. Namun, penggunaan pelabuhan ini diarahkan khusus bagi truk dengan bobot di bawah 40 ton yang telah melewati jembatan timbang Sedarum, Pasuruan.
“Sebelum masuk Alas Baluran, kami minta dilakukan deviasi jalur feri dari Jangkar langsung ke Gilimanuk, khusus untuk kapal berkapasitas besar,” terang Nyono.
Kendati pengelolaan Pelabuhan Ketapang berada di bawah PT ASDP Indonesia Ferry, dan izin operasional kapal dikendalikan oleh Syahbandar Tanjung Wangi dan Dirjen Perhubungan Darat, Pemprov Jatim menegaskan bahwa mereka tak bisa tinggal diam.
“Ini menyangkut arus logistik nasional dan mobilitas warga Jatim. Maka kami harus bertindak,” tegas Nyono.
Pemprov juga mengaku terus melakukan komunikasi intens dengan Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah XI Jatim-Bali guna mempercepat tindak lanjut surat gubernur.
Editor : Arif Ardliyanto
Artikel Terkait
