SURABAYA, iNewsSurabaya.id – Kemiskinan yang masih mencengkeram wilayah pedesaan di Jawa Timur menjadi perhatian serius Gubernur Khofifah Indar Parawansa. Data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk miskin di provinsi ini justru berasal dari desa-desa, bukan dari kawasan perkotaan.
Dalam acara Pelantikan Pengurus Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Jawa Timur periode 2025–2030 yang berlangsung di Kantor Sekretariat Daerah Provinsi Jatim pada Minggu (3/8/2025), Gubernur Khofifah menegaskan pentingnya peran aktif perangkat desa dalam menekan angka kemiskinan.
“Kerja-kerja yang dilakukan di desa harus makin efektif. Pengentasan kemiskinan di desa adalah pekerjaan rumah bersama,” ujar Khofifah di hadapan ratusan perangkat desa yang hadir.
Merujuk data BPS per Maret 2025, jumlah penduduk miskin di Jawa Timur tercatat sebanyak 3,87 juta jiwa atau setara 9,50 persen dari total populasi. Menariknya, tingkat kemiskinan di daerah perdesaan mencapai 12,86 persen, jauh lebih tinggi dibanding kawasan perkotaan yang hanya 7,00 persen.
Fenomena ini menandakan masih adanya ketimpangan akses pembangunan dan pelayanan dasar antara kota dan desa. Gubernur Khofifah pun menekankan, perangkat desa tidak bisa lagi hanya menjalankan tugas administratif semata.
“Perangkat desa adalah ujung tombak pembangunan. Mereka pelayan masyarakat, fasilitator pembangunan, penjaga budaya, sekaligus aktor penting ketahanan ekonomi desa,” tandasnya.
Jawa Timur tercatat memiliki 7.721 desa dengan populasi lebih dari 41 juta jiwa. Tersebar di desa-desa tersebut adalah lebih dari 154 ribu aparat pemerintahan desa, mulai dari kepala desa, sekretaris desa, kepala dusun, hingga staf pendukung dan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
Khofifah menilai, jumlah tersebut menjadi kekuatan besar jika dikelola secara kolaboratif, apalagi jika diintegrasikan dengan program strategis lainnya seperti Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo Subianto.
“Koperasi ini bukan pesaing UKM atau koperasi lain. Justru bisa menjadi mitra strategis perangkat desa untuk membangun unit usaha yang sesuai dengan potensi lokal,” katanya.
Gubernur Khofifah juga mendorong pengurus PPDI untuk menjalin sinergi dengan pemerintah provinsi, sektor swasta, serta lembaga keuangan mikro. Ia yakin, kemiskinan di desa bisa ditekan jika seluruh pihak bekerja bersama secara terukur dan terencana.
“Mari rumuskan format produktif untuk koperasi perangkat desa. Kolaborasi dengan program provinsi bisa mempercepat pemberdayaan ekonomi warga desa,” tutupnya.
Dengan sinergi yang kuat, Khofifah optimistis desa-desa di Jawa Timur bisa tumbuh sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru yang mampu menurunkan angka kemiskinan secara signifikan dan berkelanjutan.
Editor : Arif Ardliyanto
Artikel Terkait
